Parigi Moutong — Dua proyek besar milik Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong yang dibiayai dari APBD (DAK Fisik) Tahun 2025 tengah dikebut pengerjaannya.
Masing masing proyek tersebut yakni pembangunan Gedung Puskesmas Torue dengan nilai kontrak sebesar Rp7,6 miliar, dan pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Parigi senilai Rp13,2 miliar.
Kedua proyek itu mulai dikerjakan sejak Juni 2025, dengan masa pelaksanaan sekitar 180 dan 195 hari kalender, yang berarti batas akhir kontrak pada Desember 2025 mendatang. Hingga awal November ini, aktivitas pembangunan masih terlihat berlangsung di lapangan.
Meskipun progres terlihat berjalan, sejumlah pihak mulai mempertanyakan jaminan mutu dan kualitas hasil pekerjaan, mengingat sisa waktu kontrak yang kian menipis sementara struktur utama bangunan masih dalam tahap penyelesaian dinding dan atap.
Proyek pembangunan Puskesmas Torue dilaksanakan oleh CV. Jelajah Sulteng dengan konsultan perencana CV. Geosentris Inti Konsultan serta konsultan pengawas CV. Ikbatek Kosong Empat. Sementara pembangunan Labkesmas Parigi dikerjakan oleh CV. Kalukubula Sulteng dengan perencana CV. Puji Pratama dan pengawas CV. Amscon.
Keduanya merupakan proyek strategis yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun, sejumlah pemerhati menilai pekerjaan fisik masih perlu diawasi ketat agar kualitas bangunan benar benar sesuai spesifikasi mengingat anggaran yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp20 miliar.
“Dengan nilai proyek sebesar itu dan tenggat waktu yang singkat, tentu publik berharap hasilnya tidak asal jadi. Puskesmas dan Labkesmas ini nantinya menyangkut keselamatan serta pelayanan masyarakat,”
Sekretaris LSM Sangulara Sulawesi Tengah, Riswan Batjo Ismail, S.Ag., SE, angkat bicara terkait pembangunan dua gedung kesehatan, ia mengatakan perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap kontraktor pelaksana, proses tender, maupun kesiapan teknis perusahaan sejak awal proyek dimulai.
“Pemerintah daerah jangan menunggu pekerjaan benar benar molor baru bertindak. Harusnya dari sekarang dilakukan evaluasi: siapa kontraktornya, bagaimana perencanaannya, dan apa kendala di lapangan,” tegas Riswan saat di konfirmasi via Whatsapp, selasa (4/11).
Menurutnya, alasan yang beredar di lapangan terkait kekurangan tukang atau tenaga kerja tidak dapat diterima sebagai dalih yang logis.
“Itu alasan yang sangat purba.
Di Torue banyak tukang bangunan yang justru menganggur. Kalau perusahaan benar benar kesulitan tenaga kerja, berarti sejak awal mereka tidak siap. Bisa jadi ada masalah manajemen atau keuangan di internal perusahaan,” ujar sekertaris LSM Songulara Sulawesi Tengah.
Ia menilai, lemahnya pengawasan serta sikap “tidak enak menindak” dari pihak pemerintah juga sering kali membuat proyek strategis seperti Puskesmas menjadi korban keterlambatan.
“Kalau kepala daerah masih pakai alasan ‘tidak enak kalau saya yang tindak’, itu justru membuka ruang pembiaran. Nanti ketika pekerjaan benar benar molor, baru semua pihak puranpura kaget,” sindirnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Puskesmas Torue merupakan fasilitas vital yang menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga setiap keterlambatan harus dianggap serius.
“Lambatnya pekerjaan dengan alasan klasik seperti kekurangan tukang hanyalah mencari dalil untuk berdalih. Intinya, perusahaan pelaksana tidak profesional,” tutupnya.
Di tempat terpisah pihak Dinas Kesehatan melalui Plt Kepala Dinas Gede Widiada menegaskan, Saya sudah mengintruksikan ke PPK untuk melakukan pengawasan, dan memerintahkan kepada pelaksana agar segera menambah tenaga kerja serta menambah waktu kerja untuk mengejar progres yang minus, tegasnya.
Hal serupa juga di sampakain PPK, kami telah memperingatkan kepada pelaksana untuk menambah tenaga kerja, sebab menurutnya tenggat waktu 40 sampai 50 hari kerja jika di kerjakan secara lembur pasti pekerjaan akan rampung seauai kontrak, tutupnya.
Kedua proyek ini diharapkan selesai tepat waktu dengan kualitas yang memenuhi standar teknis agar dapat segera dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Laporan ( Deni )
