PALU, Moderatnews.id – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) KADIN Sulawesi Tengah mulai memanas. Ketua Steering Committee (SC) Musprov KADIN Sulteng, Zulfakar Nasir, kini menjadi sorotan setelah diduga tidak bersikap netral dan disebut bertindak sebagai “ketua kelas” sekaligus eksekutor pemenangan salah satu bakal calon Ketua KADIN Sulteng periode 2026–2031, Nur Rahmatu.
Dugaan keberpihakan itu mencuat setelah sejumlah voters dari beberapa kabupaten mengaku mulai merasa tidak nyaman dengan dinamika politik yang berkembang menjelang Musprov. Informasi yang beredar di internal organisasi menyebut adanya dugaan pendekatan intens kepada sejumlah voters melalui iming-iming, janji tertentu, hingga tawaran uang agar kembali memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.
Situasi tersebut semakin memantik perhatian setelah beredarnya rekaman internal yang diduga memuat arahan Ketua SC kepada sejumlah voters untuk masuk dalam “karantina” di Hotel Rama Palu. Lokasi itu disebut-sebut telah disiapkan pihak kandidat menjelang pelaksanaan Musprov KADIN Sulteng.
Langkah tersebut dinilai kontroversial karena arahan datang dari sosok yang seharusnya berdiri sebagai wasit netral dalam proses pemilihan. Sejumlah kalangan internal KADIN mulai mempertanyakan independensi Steering Committee yang semestinya menjaga jalannya Musprov secara jujur, adil, transparan, dan demokratis.
Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan itu dianggap mencederai marwah organisasi dan merusak kepercayaan publik terhadap KADIN sebagai rumah besar dunia usaha yang seharusnya menjunjung profesionalisme serta independensi panitia pelaksana.
Sebagai Ketua Steering Committee, Zulfakar Nasir seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian jalannya Musprov secara netral, bukan justru diduga terlibat sebagai pengarah kepentingan salah satu kandidat.
“SC itu harus menjadi wasit yang adil, bukan pemain. Kalau sampai ada dugaan keberpihakan kepada salah satu kandidat, tentu publik berhak mempertanyakan integritas proses Musprov,” ujar salah satu sumber internal KADIN yang enggan disebutkan identitasnya.
Sorotan terhadap dugaan praktik intimidasi politik dan pendekatan transaksional dalam Musprov KADIN Sulteng kini terus berkembang. Sejumlah pelaku usaha berharap seluruh tahapan pemilihan Ketua KADIN Sulteng 2026–2031 dapat berlangsung bersih dan bebas dari intervensi kelompok tertentu demi menjaga legitimasi hasil Musprov serta marwah organisasi.
Laporan : Deni
