PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memperkuat komitmen terhadap keselamatan pekerjaan konstruksi sekaligus perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Jasa Konstruksi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026, yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong, Selasa, (29/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tim teknis perangkat daerah, pelaku jasa konstruksi, badan usaha, tenaga kerja konstruksi serta pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Aflianto Hamza, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak mengenai keselamatan konstruksi sekaligus pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja.
Menurut Aflianto, keselamatan konstruksi tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja dalam setiap pelaksanaan proyek.
“Pekerjaan kecil, sederhana maupun pekerjaan besar tetap harus menerapkan keselamatan konstruksi. Hal ini bukan hanya untuk melindungi pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga tenaga kerja serta lingkungan yang terdampak dari pekerjaan konstruksi,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerapan SMKK harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pekerjaan konstruksi selesai.
Karena itu, setiap unsur yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Mulai dari KPA, PPTK, tim teknis, penyedia jasa hingga tenaga kerja harus memiliki pemahaman yang sama terkait penerapan keselamatan konstruksi.
Tak hanya aspek keselamatan, perlindungan tenaga kerja juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Aflianto menyebut pekerjaan konstruksi memiliki berbagai potensi risiko di lapangan sehingga keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.
“Kami sengaja mengundang seluruh KPA, PPTK dan tim teknis yang ada di OPD agar kita dapat menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan keselamatan konstruksi pada setiap pekerjaan yang ada di masing-masing OPD,” ungkapnya.
Ia berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi seluruh pihak dalam penerapan SMKK maupun jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Parigi Moutong diharapkan dapat berlangsung secara aman, tertib dan profesional, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk bertukar informasi dan berdiskusi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pelaku jasa konstruksi serta pihak terkait lainnya dalam mendorong pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mengedepankan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.
Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Jasa Konstruksi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 kemudian resmi dibuka.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
