PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara simbolis berupa mesin pompa air, traktor dan roda empat di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026), sempat diwarnai adu argumen dari pihak perwakilan kelompok tani asal Kecamatan Mepanga dan Ongka Malino.
Ketegangan dipicu ketidaksesuaian jumlah bantuan yang terealisasi dengan usulan awal, sehingga sejumlah perwakilan kelompok tani mempertanyakan kejelasan alokasi serta transparansi penetapan penerima bantuan.
Persoalan tersebut mencuat setelah kelompok tani mengetahui bahwa bantuan yang terealisasi pada tahap tersebut baru sebanyak 20 unit mesin pompa air, sementara usulan awal mencakup 27 kelompok tani. Perbedaan itu memicu kekecewaan karena sejumlah perwakilan kelompok telah datang jauh-jauh dengan harapan menerima bantuan sesuai usulan yang mereka ketahui.
Pihak dinas menjelaskan bahwa kekurangan bantuan akan ditindaklanjuti melalui Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan perwakilan kelompok tani yang menilai informasi mengenai jumlah bantuan seharusnya disampaikan secara jelas sebelum kegiatan penyerahan dilaksanakan.
“Kalau seandainya hanya 20 unit, bilang saja 20. Supaya tidak ada yang merasa kecewa dan kita tidak membuang-buang dana kelompok untuk datang ke mari,” ujar salah seorang perwakilan kelompok tani.
Ia juga menyoroti biaya transportasi yang telah dikeluarkan kelompok untuk menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan jumlah bantuan berpotensi menimbulkan persoalan di tingkat kelompok tani, terutama ketika pengurus harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana transportasi kepada anggota, ungkapnya.
Selain mempertanyakan jumlah bantuan, perwakilan kelompok tani mendesak pihak dinas memperlihatkan Surat Keputusan (SK) pemerintah pusat terkait penetapan penerima. Mereka ingin memastikan apakah dokumen tersebut hanya mencantumkan kuota bantuan atau telah menetapkan nama-nama kelompok tani penerima secara spesifik.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan bahwa penyaluran bantuan pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan tidak boleh disertai manipulasi data. Ia menilai percepatan penyaluran sangat penting karena sejumlah wilayah di Parigi Moutong tengah menghadapi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino.
Erwin menyebut, dari 27 kelompok yang tercantum dalam pengajuan bantuan, baru sekitar 20 kelompok yang terealisasi. Ia meminta agar kekurangan untuk tujuh kelompok lainnya segera dicarikan solusi agar kebutuhan petani, terutama yang terdampak kekeringan, dapat segera ditangani, pinta Bupati.
“Kita dilanda kekeringan, harus cepat. Jadi ada jalan keluar. Tadi saya telepon Sekda, saya masih telepon Kepala Badan Bencana (BPBD) untuk datang ke sini, kita menggunakan dana BTT,” ujar Erwin di hadapan kelompok penerima.
Selain itu, Erwin memperingatkan jajaran terkait agar tidak mengubah nama kelompok tani yang telah ditetapkan dalam SK. Ia meminta dokumen tersebut diperlihatkan secara terbuka guna memastikan seluruh pihak mengetahui dasar penetapan penerima bantuan.
“Jangan sampai ada nama yang diubah-ubah. Kelompok penerima jangan sampai ada yang berubah dari yang sudah ditetapkan di SK itu. Makanya saya bilang, jangan kamu sembunyikan SK nya, kasih lihat supaya semua yakin bahwa tidak ada permainan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yusup SP, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa ketegangan terjadi akibat miskomunikasi mengenai jumlah bantuan yang disetujui.
Menurut Yusup, awalnya terdapat 27 kelompok tani yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian terkait. Usulan tersebut, kata dia, diperjuangkan oleh H. Muhidin Said.
Namun, bantuan yang terealisasi pada tahap tersebut hanya sebanyak 20 unit mesin pompa air. Sementara itu, data 27 kelompok tani tetap tercatat dalam proses pengajuan sehingga seluruh kelompok datang ke sini karena mengira bantuan telah tersedia untuk mereka.
“Karena hadir semua dan tidak tahu mana yang dapat komunikasi, terjadilah tarik-menarik seperti ini,” ujar Yusup.
Sebagai tindak lanjut, Yusup menyampaikan rencana penjadwalan ulang penyerahan bantuan pada 5 November 2026. Pihaknya juga akan mengupayakan sumber anggaran atau program lain agar kelompok tani yang belum memperoleh bantuan tetap memiliki peluang mendapatkan dukungan bagi kebutuhan pertanian mereka.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan kurangnya transparansi dalam proses penyaluran, Yusup mengaku belum mengetahui persoalan tersebut secara menyeluruh. Ia menyatakan akan melakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Kabupaten Parigi Moutong, Dadan, menjelaskan bahwa usulan bantuan alsintan yang dipersoalkan berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif. Menurutnya, dinas tidak melakukan intervensi terhadap penentuan kelompok yang diusulkan melalui jalur tersebut.
Dadan menyebut usulan bantuan itu berkaitan dengan H. Muhidin Said dari Partai Golkar serta sejumlah anggota DPRD kabupaten, termasuk Ni Wayan Leli Pariani dan pihak lainnya.
“Kalau pokir itu kita tidak intervensi, karena pokir itu yang usul teman-teman DPR. Kalau kelompoknya tidak bisa intervensi namanya pokir, kan begitu,: ujar Dadan.
Menanggapi sorotan mengenai transparansi, Dadan menyatakan pihaknya mendukung keterbukaan informasi. Ia berencana mengundang pihak-pihak terkait dan media pada penyerahan bantuan berikutnya agar proses penyaluran dapat diketahui secara lebih luas.
“Dadan juga menjelaskan bahwa bantuan yang bersumber dari APBN tersebut belum seluruhnya dirakit karena proses itu menjadi kewenangan penyedia dari pemerintah pusat. Ia menyebut bantuan alsintan yang disiapkan untuk mendukung penanganan dampak El Nino meliputi 20 unit mesin pompa air dan enam unit traktor roda empat” jelasnya.
Bantuan tersebut direncanakan untuk mendukung kelompok tani di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Mepanga, Ongka Malino, dan Parigi Selatan. Adapun rincian akhir penerima dan pembagian unit bantuan perlu dipastikan berdasarkan dokumen penetapan resmi.
Selain bantuan alsintan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga merencanakan penyaluran bantuan bibit perkebunan bagi masyarakat. Bantuan tersebut mencakup bibit kakao, kelapa dalam, serta sejumlah komoditas lainnya untuk mendukung penguatan sektor pertanian dan perkebunan.
“Dadan menyebut bantuan bibit kakao tahap pertama mencapai 6.550.000 pohon. Jumlah tersebut, menurutnya, akan bertambah setelah adanya tambahan kuota tahap kedua sebanyak 2.500.000 pohon yang diperoleh melalui kunjungan kerja,” sebut Dadan.
Penyerahan bantuan alsintan dan bibit pertanian itu dijadwalkan pada 5 November 2026 di Kecamatam Mepanga. Penyerahan secara simbolis direncanakan dipusatkan di kediaman Bupati Parigi Moutong.
Dadan memastikan jadwal, jumlah bantuan, serta daftar kelompok penerima diumumkan secara jelas sebelum penyerahan berlangsung. Dengan demikian, persoalan serupa tidak kembali terjadi dan bantuan yang disalurkan benar-benar mendukung kebutuhan petani, terutama di tengah ancaman kekeringan.
Transparansi dokumen, kepastian penerima, dan ketepatan penyaluran menjadi hal yang perlu dipastikan bersama oleh pemerintah daerah, dinas teknis, serta pihak pengusul. Bantuan yang bersumber dari anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Pungkasnya.
Deni
