PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id — Pemerataan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan. Infrastruktur jalan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga perlindungan sosial dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil, pesisir, dan pegunungan.
Kritik tersebut disampaikan Dedi Askary, mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sulawesi Tengah periode 2006 hingga Juli 2025. Menurutnya, pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek fisik, besarnya anggaran, maupun capaian administratif, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dedi menegaskan, pembangunan bukan belas kasihan pemerintah kepada rakyat, melainkan kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar warga. Hal itu memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Salah satu persoalan mendasar yang disorot adalah pemerataan infrastruktur jalan. Jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan akses utama masyarakat menuju sekolah, puskesmas, pasar, perkebunan, dan pusat pelayanan pemerintahan. Ketika jalan rusak atau tidak memadai, petani kesulitan mengangkut hasil panen, biaya transportasi meningkat, dan masyarakat semakin sulit menjangkau pelayanan dasar.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian serius. Dalam paparan Bupati Parigi Moutong pada evaluasi Asta Cita tingkat provinsi disebutkan sekitar 13.500 anak tidak bersekolah, terutama di wilayah terpencil seperti Tinombo, Palasa, dan Tomini. Angka tersebut, menurut Dedi, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi akses dan pemerataan pendidikan.
Ia mengingatkan, anak-anak yang tidak bersekolah tidak bisa begitu saja dianggap tidak memiliki kemauan belajar. Jarak sekolah, kondisi jalan, keterbatasan ekonomi keluarga, dan tuntutan membantu orang tua bekerja dapat menjadi penghambat. Karena itu, pembangunan sekolah harus disertai pemetaan anak tidak sekolah, jaminan akses, serta ketersediaan tenaga pendidik.
Di sektor kesehatan, capaian kepesertaan JKN sebesar 89,89 persen dan penurunan stunting dari 8,7 persen menjadi 8 persen pada 2024–2025 patut diapresiasi. Namun, Dedi mengingatkan bahwa kepemilikan kartu JKN belum otomatis menjamin pelayanan kesehatan yang memadai. Ketersediaan dokter, tenaga medis, obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan transportasi bagi warga terpencil harus menjadi perhatian.
Menurutnya, persoalan stunting juga tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Ketersediaan air bersih, sanitasi, pangan bergizi, pendidikan keluarga, dan pendapatan masyarakat merupakan faktor yang saling berkaitan sehingga membutuhkan penanganan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Dedi juga menyoroti kehidupan sosial ekonomi petani dan nelayan yang menjadi bagian penting dari struktur ekonomi Parigi Moutong. Program Gerbang Desa dan Koperasi Desa harus dibuktikan melalui peningkatan pendapatan, penguatan posisi tawar, kemudahan akses modal, serta pasar yang lebih terbuka. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk.
Dari sisi anggaran, belanja daerah Parigi Moutong tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp1.726,92 miliar, dengan realisasi hingga Mei mencapai Rp318,11 miliar atau 18,42 persen. Sementara realisasi PAD hingga Juni tercatat Rp28,90 miliar atau 15,52 persen dari target. Dedi menilai angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pelayanan publik.
Ia menggarisbawahi enam hal yang perlu diperbaiki pemerintah, yakni pendataan masyarakat berbasis nama dan alamat, indikator pembangunan berdasarkan manfaat nyata, prioritas anggaran bagi kelompok rentan, koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat terpencil dan komunitas adat, serta penguatan mekanisme pengaduan dan pengawasan DPRD.
Dedi menegaskan, pembangunan Parigi Moutong tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan yang mudah dijangkau. Pemerintah harus memastikan masyarakat di pesisir dan pegunungan memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan ekonomi.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya sederhana: apakah anak-anak dapat bersekolah, apakah warga memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, apakah petani memiliki akses jalan yang memadai, dan apakah nelayan terlindungi ruang hidupnya. Pembangunan bukan belas kasihan pemerintah, melainkan kewajiban negara dan hak setiap warga negara, pungkasnya.
Deni
