PARIGI MOUTONG, moderatnews.id – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Husen Mardjengi, menyoroti lemahnya peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Husen saat rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin (9/2/2026), yang turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam forum resmi itu, ia menilai masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi indikator belum optimalnya fungsi pengawasan internal.
Menurutnya, Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran administrasi maupun penyimpangan anggaran sejak dini, sebelum menjadi temuan eksternal oleh BPK.
“Kalau fungsi pengawasan berjalan maksimal, mestinya temuan berulang bisa diminimalisir. Ini yang perlu menjadi perhatian serius,” tegas Husen dalam penyampaiannya.
Ia juga meminta agar penguatan peran Inspektorat tidak hanya sebatas formalitas, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kualitas audit, pendampingan terhadap OPD, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel, sehingga tidak lagi menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan BPK ke depan.
Laporan : Deni
