PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Komisi IV DPRD Parigi Moutong menegaskan tidak boleh ada lagi praktik pungutan biaya ambulance kepada masyarakat, menyusul masih ditemukannya keluhan warga terkait pembayaran operasional saat menggunakan layanan tersebut.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, BPKAD, 24 Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, serta pihak BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD, Arnold, secara tegas meminta seluruh jajaran pelayanan kesehatan menghentikan segala bentuk pungutan, termasuk biaya bahan bakar saat rujukan pasien.
“Jangan lagi ada cerita Puskesmas atau Rumah Sakit memungut uang dari masyarakat. Ada yang dipungut Rp100 ribu sampai Rp500 ribu hanya untuk bensin. Padahal anggarannya sudah ada,” tegas Arnold.
Menurutnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk mendukung operasional layanan ambulans, termasuk pengantaran jenazah. Karena itu, alasan kekurangan biaya dinilai tidak dapat dibenarkan.
Arnold juga menyoroti persoalan klasik “dana talangan” di tingkat Puskesmas yang seharusnya tidak lagi terjadi jika pengelolaan anggaran berjalan optimal.
Komisi IV DPRD mendesak Dinas Kesehatan dan BPKAD segera melakukan verifikasi ulang terhadap aliran anggaran, guna memastikan tidak ada hambatan administratif yang menyebabkan layanan tidak berjalan maksimal.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan yang baru diminta meninjau ulang laporan pejabat sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi kesalahan koordinasi.
“Ini program langsung dari Bupati. Masyarakat harus merasakan layanan gratis, bukan malah dibebani biaya tambahan,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, DPRD juga menekankan beberapa poin penting. Optimalisasi klaim BPJS agar operasional ambulans tidak terkendalaEfektivitas program daerah seperti “Berani Sehat” dan “Parigi Sehat”Koordinasi lintas sektor tanpa membebankan biaya ke masyarakat
Arnold meminta seluruh pihak segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak terus berulang setiap tahun.
“Ini masalah kecil tapi berdampak besar. Jangan sampai program prioritas daerah rusak hanya karena persoalan bensin,” pungkasnya.
Laporan : Deni
