PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Salimun, menyampaikan kritik tajam terkait kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai kian memprihatinkan.
Hal ini dipicu oleh maraknya aktivitas penambangan ilegal yang seolah dibiarkan berkembang di berbagai titik.
Dalam sidang paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Salimun mengungkapkan adanya anomali besar antara visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan realitas kerusakan yang terjadi di lapangan.
Salimun memaparkan bahwa masyarakat di wilayah Sidole dan Tombi Kecamatan Ampibabo saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit.
Di satu sisi, warga merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas pertambangan ilegal, namun di sisi lain, mereka merasa terancam jika mencoba melakukan protes secara mandiri, ungkap Salimun. Selasa (7/4/2026).
“Kami di masyarakat, termasuk saya di wilayah Desa Sidole dan Tombi, hari ini merasa ‘berdarah-darah’. Kami terpaksa diam daripada melarang, karena risikonya justru bisa berujung pada aksi demonstrasi di rumah kami sendiri,” ujarnya.
Ia pun mendesak agar Pemkab Parigi Moutong segera mengambil langkah konkret terkait status aktivitas pertambangan tersebut agar tidak terus-menerus merugikan masyarakat sekitar.
“Kami meminta kepada Pemda, bagaimana sebenarnya? Apakah ini mau ditertibkan atau sekaligus dilegalkan ke depannya? Kepastian ini penting daripada kita semua terus merasakan dampak lingkungan yang rusak,” tegasnya.
Tak hanya soal lingkungan, Salimun juga menyoroti capaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Ia mempertanyakan sejauh mana realisasi program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok masyarakat.
“Sejauh mana sudah program baju sekolah gratis itu dan tabung gas dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati? Ini merupakan bagian dari visi-misi yang terus kami pantau,” tambah Salimun.
Salimun berharap pemerintah daerah tidak menutup mata janji-janji terhadap aspirasi warga dari tingkat desa.
Ia menegaskan bahwa tanpa ketegasan hukum terhadap aktivitas ilegal, visi pembangunan daerah yang berkelanjutan hanya akan menjadi slogan semata, pungkasnya.
Salimun : Deni
