PALU, Moderatnews.id – Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dimanfaatkan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah untuk menyuarakan persoalan krusial: perlindungan pekerja informal, prioritas tenaga kerja lokal, hingga keadilan ekonomi di tengah derasnya arus investasi di daerah.
Ketua DPN Sulawesi Tengah, Andri Gultom, menegaskan peringatan May Day tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial atau hanya identik dengan buruh formal di kawasan industri.
Menurutnya, struktur ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah justru didominasi pekerja informal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“May Day harus menjadi ruang perjuangan seluruh pekerja. Pekerja informal jumlahnya besar dan selama ini menjadi penyangga ekonomi, tetapi paling rentan,” tegas Andri, Jumat (1/5/2026).
Ia mengungkapkan, pekerja informal seperti tukang bangunan, nelayan, petani, ojek online, pedagang kecil hingga pekerja jasa lainnya masih minim perlindungan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan menghadapi risiko kerja tinggi tanpa jaminan keselamatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 64,23 persen tenaga kerja di Sulawesi Tengah masih berada di sektor informal. Sementara angka kemiskinan pada September 2025 tercatat 10,52 persen atau sekitar 345 ribu jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,89 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 8,47 persen sepanjang 2025—salah satu yang tertinggi secara nasional—didukung sektor industri, pertambangan, dan investasi.
Namun DPN menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas. Yang paling penting adalah rakyat punya pekerjaan layak, penghasilan pasti, dan perlindungan kerja,” ujar Andri.
DPN juga menyoroti derasnya investasi di kawasan industri, termasuk di Morowali, yang dinilai harus memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, tenaga kerja lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah ekspansi industri besar.
“Tenaga kerja lokal harus diprioritaskan, dilatih, dan diberi ruang berkembang. Jangan sampai investasi besar, tapi rakyat hanya jadi penonton,” tegasnya.
Selain itu, isu keselamatan kerja di sektor konstruksi, pertambangan, dan industri juga menjadi sorotan serius. Kerja keras adalah kewajiban, tapi pulang dengan selamat adalah hak setiap pekerja, tambahnya.
Dalam momentum May Day 2026, DPN Sulawesi Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
• Perluasan perlindungan pekerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan
• Prioritas tenaga kerja lokal dalam investasi
• Penguatan standar keselamatan kerja
• Pemberdayaan UMKM dan ekonomi rakyat
• Penciptaan lapangan kerja produktif
DPN juga mendorong pemerintah memperkuat program pelatihan vokasi dan bantuan modal usaha bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih minim akses pekerjaan.
Selain itu, DPN mengusulkan penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai solusi membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Sulawesi Tengah kaya sumber daya. Sudah seharusnya rakyatnya juga hidup sejahtera, punya pekerjaan layak, dan akses ekonomi yang adil,” pungkas Andri.
Laporan : Deni
