PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Penanganan kasus dugaan perbuatan amoral yang menyeret seorang oknum kepala desa (kades) di Kabupaten Parigi Moutong tak hanya mandek, tetapi mulai mengarah pada dugaan pembiaran yang disengaja.
Sejak mencuat ke publik, penanganan kasus ini berjalan tanpa arah. Mediasi yang sempat digadang-gadang menjadi solusi justru berakhir buntu. Tak ada keputusan, tak ada sanksi, tak ada kepastian yang tersisa hanya kebisuan yang berulang.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik. Dugaan adanya relasi kekuasaan yang menahan laju kasus kian menguat. Sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun disorot, dinilai pasif dan minim langkah konkret.
Ironisnya, proses yang seharusnya menjadi ruang pencarian keadilan justru berubah menjadi formalitas tanpa hasil. Tak ada progres berarti, tak ada tindakan tegas. Publik pun mulai bertanya: ada apa di balik lambannya penanganan kasus ini?
Media ini berulangkali mengkonfirmasi oknum kades terkait kasus tersebut. Namun alih-alih memberikan klarifikasi, yang bersangkutan justru tidak menanggapi. Sikap bungkam itu dinilai sebagai bentuk penghindaran dari awak media dan semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang ditutupi.
Keluarga korban tak lagi sekadar kecewa mereka geram. Desakan kepada BPD kini disuarakan lebih keras. Lembaga tersebut dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan cenderung menghindari tanggung jawab.
“Jangan biarkan kasus ini menggantung. BPD harus bertindak. Kalau terus diam, wajar kalau publik menilai ada yang ditutup-tutupi,” tegas keluarga korban, Minggu (9/8/2026).
Di tengah kebuntuan itu, fakta bahwa oknum kades telah kembali berkantor seolah tanpa beban semakin memperkeruh situasi. Bagi keluarga korban, hal ini bukan sekadar sikap tidak sensitif, melainkan indikasi bahwa pelaku merasa aman dan tak tersentuh proses hukum maupun etik.
“Kami melihat tidak ada rasa bersalah, tidak ada itikad baik. Ini seperti masalah kecil bagi mereka, padahal ini menyangkut harga diri dan martabat manusia,” ujar pihak keluarga dengan nada tinggi.
Lambannya penanganan kasus ini kini menjadi ujian serius bagi independensi dan keberanian lembaga desa. Publik menunggu apakah BPD benar-benar berpihak pada keadilan, atau justru tunduk pada relasi kekuasaan?
Jika terus dibiarkan, bukan hanya keadilan yang terkubur, tetapi juga kepercayaan publik yang runtuh.
“Jangan sampai kasus ini dikubur pelan-pelan. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan,” tegas keluarga korban.
Deni
