PARIGI MOUTONG, moddratnews.id – Pekerjaan landscape Gedung Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong yang dikerjakan CV Kalukubula Sulteng, perusahaan asal luar daerah, kini menjelma menjadi potret buram pengelolaan proyek daerah.
Alih-alih mempercantik kawasan, proyek ini justru menampilkan kondisi semrawut, terbengkalai, dan terkesan tanpa kendali.
Berdasarkan dokumen kontrak, pekerjaan senilai Rp397.800.000 tersebut mulai dikerjakan pada 26 Agustus 2025 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, sehingga seharusnya rampung pada 23 Desember 2025.
Namun hingga akhir Januari 2026, fakta di lapangan menunjukkan pekerjaan belum selesai, dengan progres yang nyaris jalan di tempat.
Kondisi ini kian ironis karena paket landscape tersebut bukan hasil tender terbuka. Paket ini merupakan sisa pekerjaan dari proyek induk senilai Rp10 miliar yang kemudian dipangkas menjadi Rp8,7 miliar, mencakup pekerjaan landscape, parkiran, dan pagar.
Fakta yang memantik tanda tanya lebih besar, paket pekerjaan tersebut tidak tercatat dalam LPPK SiRUP Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian, proyek dikerjakan melalui mekanisme non-tender atau penunjukan langsung (PL).
Skema ini menuai sorotan publik. Pasalnya, proyek non-tender bernilai ratusan juta rupiah itu tidak hanya mengalami keterlambatan serius, tetapi juga terkesan dibiarkan berjalan tanpa arah.
Sejak awal pelaksanaan hingga melewati batas waktu kontrak, tidak terlihat langkah tegas untuk memastikan penyelesaian pekerjaan, sementara anggaran daerah telah digelontorkan.
Media ini menilai, keterlambatan tersebut sulit dipandang semata sebagai persoalan teknis. Kondisi lapangan memperlihatkan lemahnya pengawasan dan minimnya kendali pelaksanaan proyek.
Aktivitas kerja yang tidak konsisten dan cenderung sporadis menguatkan kesan bahwa proyek ini tidak menjadi prioritas utama.
Sorotan kian menguat karena CV Kalukubula Sulteng juga mengerjakan proyek APBD lainnya di Parigi Moutong, yakni pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dengan nilai anggaran yang jauh lebih besar.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah penanganan beberapa proyek APBD oleh satu perusahaan telah mempengaruhi fokus dan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
Sebagian pihak menilai, keterlambatan proyek landscape Perpustakaan Parimo diduga berkaitan dengan tersedotnya perhatian dan sumber daya perusahaan ke proyek Labkesmas yang bernilai besar dan dinilai lebih strategis.
Meski demikian, hingga berita ini ditayangkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak penyedia jasa maupun instansi terkait.
Ironisnya, lokasi proyek landscape Perpustakaan Parimo berada tepat di jalur dua dan kawasan perkantoran, wilayah yang setiap hari dilalui masyarakat serta aparatur sipil negara.
Namun kondisi proyek yang terbengkalai ini justru terkesan luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Keadaan tersebut memicu desakan publik agar Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan pemeriksaan.
Langkah ini dinilai mendesak, mengingat pekerjaan yang secara kasat mata belum selesai telah melampaui masa kontrak tanpa kejelasan sanksi, denda keterlambatan, maupun opsi pemutusan kontrak.
“Kalau proyek yang jelas terlihat di depan mata saja dibiarkan mangkrak, bagaimana dengan proyek lain yang jauh dari pantauan publik?” ujar seorang warga di sekitar lokasi.
Publik kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah. Apakah proyek ini akan segera dituntaskan sesuai ketentuan, atau justru dibiarkan menjadi simbol pembiaran dalam pengelolaan dan penggunaan uang daerah.
Laporan: Deni
