PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Arman Lawaha, memberikan catatan kritis terhadap implementasi program gas elpiji (LPG) gratis yang menjadi salah satu visi-misi utama pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Erwin – Sahid.
Arman menilai, meski program ini sangat dinantikan oleh masyarakat kecil, mekanisme penyaluran di lapangan masih menyisakan persoalan serius bagi masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti kesemrawutan distribusi yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah Kecamatan Toribulu.
Menurutnya, niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan janji politik tersebut harus dibarengi dengan manajemen distribusi yang matang agar tidak menyusahkan warga.
“Ini terkait visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam program kerja, seperti yang disampaikan Bupati. Khususnya pembagian LPG yang sangat sensitif di masyarakat. Fakta di lapangan, banyak warga yang mengantre dari pagi tapi pulang dengan tangan hampa,” ungkap Arman.
Arman menjelaskan temuan di Kecamatan Toribulu, di mana warga telah menyetorkan kartu sejak pagi hari di kantor camat. Namun, hingga proses distribusi berakhir pada sore hari, banyak warga yang namanya tidak kunjung dipanggil karena jatah gas yang tersedia ternyata sudah habis, jelasnya.
“Ada warga datang dari pagi, setor kartu, tapi sampai jam tiga sore tidak dipanggil-panggil. Setelah dicek, ternyata dia tidak dapat jatah. Ini bukan cuma satu orang, tapi banyak. Kita tidak ingin warga menunggu seharian penuh, tapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa,” tegasnya.
Ia menuturkan agar program unggulan Erwin-Sahid ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Arman mengusulkan agar pemerintah daerah merumuskan formula baru dalam pendistribusian.
Ia menyarankan agar penyaluran dilakukan melalui Pemerintah Desa (Pemdes) untuk memudahkan pengawasan dan memastikan keabsahan data penerima.
“Menurutnya penyalurannya lebih baik lewat Kepala Desa. Jadi warga cukup menyodorkan kartu saat pengambilan dan langsung dapat jatahnya. Jangan lagi ada sistem yang memaksa warga mengantre tanpa kepastian,” tambah Arman.
Arman berharap Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera merespons kendala teknis ini agar program LPG Gratis tidak sekadar menjadi jargon politik, melainkan benar-benar menjadi solusi nyata bagi beban ekonomi masyarakat sesuai visi-misi Erwin-Sahid.
Laporan : Deni
