PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus mendorong peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal melalui penguatan kebijakan, pembinaan, serta dukungan sarana dan prasarana.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Disdikbud Parigi Moutong, Dahniar Abdul Hamid, menegaskan pihaknya memiliki peran strategis dalam membantu kepala dinas merumuskan hingga mengevaluasi kebijakan teknis di sektor PAUD dan pendidikan non formal.
“Mulai dari kurikulum, kelembagaan, sarana prasarana, hingga peserta didik di PAUD dan pendidikan non-formal seperti kesetaraan, keaksaraan, dan kursus menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan tugas tersebut mencakup penyusunan rencana operasional, pembinaan tenaga pendidik, penguatan kelembagaan, serta fasilitasi perizinan dan akreditasi satuan pendidikan.
Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin guna memastikan seluruh program berjalan sesuai standar sekaligus menjadi bahan laporan kepada pimpinan.
Dahniar mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 538 satuan PAUD di Parigi Moutong yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), termasuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
“TK untuk usia 5–6 tahun, sementara KB untuk usia di bawahnya. Dalam satu lembaga PAUD bisa terdapat lebih dari satu layanan,” jelasnya.
Dari sisi kualitas, mayoritas PAUD di daerah tersebut telah terakreditasi. Meski demikian, masih ada sebagian kecil yang dalam proses maupun belum terakreditasi.
Menurutnya, akreditasi menjadi indikator penting karena dilakukan oleh lembaga independen, yakni Badan Akreditasi Nasional (BAN).
“Kalau sudah terakreditasi, berarti sarana, prasarana, dan kualitas pembelajaran telah memenuhi standar,” tegasnya.
Terkait fasilitas, ia mengakui belum semua PAUD memiliki sarana yang merata, terutama karena sebagian besar dikelola oleh swasta atau masyarakat.
Untuk PAUD negeri, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa perangkat teknologi, mobiler, hingga papan digital. Sementara untuk PAUD swasta, bantuan juga diberikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, meski belum menjangkau seluruh lembaga.
Bantuan tersebut diprioritaskan bagi PAUD dengan akreditasi A dan B, sebagai upaya mendorong peningkatan mutu lembaga yang belum terakreditasi.
Tujuannya agar semua lembaga terpacu meningkatkan kualitas dan segera mengajukan akreditasi, pungkasnya.
Laporan : Deni
