PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Pengakuan mengejutkan disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (6/4/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Nurlian menyebut biaya rujukan pasien ke Parigi tidak sepenuhnya ditopang anggaran pemerintah. Kondisi ini, menurutnya, kerap memaksa pihak puskesmas mencari sumber pendanaan lain di luar.
Pernyataan itu sontak memantik polemik serius. Sebab, Nurlian mengaku ada aliran dana rujukan yang diduga berasal dari seorang pengusaha tambang di wilayah Moutong, indikasi yang membuka dugaan keterlibatan pihak eksternal dalam layanan kesehatan publik.
Situasi kian memanas ketika Nurlian turut menyebut nama anggota DPRD Parigi Moutong, Selpina Basrin, dalam pernyataannya. Ucapan terima kasih yang disampaikan dalam forum tersebut langsung memicu tanda tanya publik terkait potensi relasi antara pembiayaan rujukan dan aktor politik.
Media ini mencoba mengkonfirmasi kepada Selpina melalui pesan WhatsApp pada Rabu (15/4/2026), atas pernyataan Plt Kapus, namun tidak mendapat respons dalam waktu 1×24 jam. Di tengah tekanan publik, Selpina Basrin akhirnya memberikan klarifikasi tertulis pada Jumat (17/4/2026).
Ia dengan tegas membantah keterlibatan dalam dugaan aliran dana tersebut. Hal tersebut tidak memiliki hubungan dengan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD. Aktivitas masyarakat Desa Lobu maupun keluarga saya sudah berlangsung sejak lama, tegasnya.
Selpina juga menyinggung adanya penggiringan opini yang mengarah pada suaminya sebagai pihak yang dimaksud. Ia memastikan, orang yang dituding sudah lama tidak lagi menjalankan aktivitas pertambangan.
Lebih jauh, ia menilai pernyataan Plt Kapus Moutong berdampak serius terhadap kondisi psikologisnya serta berpotensi merugikan hak politiknya sebagai pejabat publik.
Tak hanya membantah, Selpina secara terbuka menantang Nurlian untuk mengungkap secara jelas siapa sosok bos tambang yang dimaksud. Saya menantang Plt Kapus Moutong untuk membuka secara terang kepada publik. Jangan menggiring opini tanpa dasar yang jelas, tegasnya.
Laporan : Deni
