PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Siniu agar tetap berjalan kondusif di tengah polemik yang berkembang di masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Parimo, Mastulah, menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dialog terbuka antara aliansi masyarakat dan PT ATHI guna meluruskan berbagai miskomunikasi yang terjadi.
“Setelah kami mendengar langsung aspirasi dari kedua belah pihak, terlihat jelas ada miskomunikasi. Solusi terbaik adalah mempertemukan mereka agar semua persoalan bisa dibahas secara terbuka,” ujar Mastulah usai memimpin rapat koordinasi. Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, sejumlah isu krusial yang memicu dinamika di lapangan meliputi kejelasan luas wilayah, nilai ganti rugi lahan, serta isu relokasi permukiman warga yang sempat menimbulkan keresahan.
“Isu relokasi ini yang paling sensitif. Informasi yang beredar di masyarakat sempat menimbulkan kekhawatiran, sehingga perlu diluruskan secara langsung,” jelasnya.
Mastulah menegaskan bahwa pada prinsipnya, aliansi masyarakat tidak menolak kehadiran PT ATHI maupun proyek strategis nasional tersebut. Justru, masyarakat mendukung investasi yang masuk selama hak-hak mereka tetap diperhatikan.
“Ini bukan penolakan, tapi lebih kepada kejelasan dan perlindungan hak masyarakat. Itu yang harus dijembatani,: tegasnya.
Dalam pertemuan itu, pihak PT ATHI juga mengakui adanya keterlambatan dalam penyelesaian administrasi di lapangan, termasuk pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
Keterlambatan tersebut terjadi karena perusahaan juga menangani proyek di beberapa wilayah lain seperti Sigi dan Ampana, sehingga berdampak pada percepatan layanan di Siniu.
Mastulah menilai, jika proses administrasi tersebut dapat diselesaikan lebih awal, potensi konflik bisa diminimalisir sejak awal.
Komisi III DPRD Parimo juga menyatakan kesiapan untuk turun langsung ke lokasi apabila dibutuhkan guna meredam ketegangan di tengah masyarakat.
“Kalau memang diperlukan, kami siap turun langsung. Kami ingin memastikan persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak meluas,”katanya.
Ia juga menyebut bahwa dinamika yang terjadi saat ini hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat, sehingga masih sangat memungkinkan untuk diselesaikan secara dialogis.
“Jangan sampai proyek strategis ini gagal, karena dampaknya besar bagi daerah. Kita ingin masyarakat terlindungi, investasi juga tetap berjalan,” pungkasnya.
Laporan: Deni
