PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Dugaan perbuatan tak senonoh kembali mencoreng citra pemerintahan desa di Kabupaten Parigi Moutong. Ironisnya, dugaan tindakan asusila tersebut menyeret nama seorang oknum Kepala Desa (Kades) yang seharusnya menjadi pelindung dan teladan bagi masyarakat.
Kasus ini mencuat ke publik setelah korban, yang merupakan staf di kantor desa setempat, tak lagi mampu menahan tekanan psikologis dan akhirnya mengungkap peristiwa yang dialaminya kepada keluarga. Pengakuan itu langsung memicu gelombang reaksi keras dari pihak keluarga hingga masyarakat.
Informasi yang dihimpun ModeratNews.id mengungkap, korban saat ini berada dalam kondisi trauma berat. Ia memilih menutup diri dan enggan berinteraksi akibat tekanan mental yang dialaminya pascakejadian.
Kepada media ini, Senin (20/7) lau, korban membenarkan bahwa dugaan peristiwa tersebut benar terjadi dan menimpa dirinya. Ia juga mengungkapkan bahwa upaya penyelesaian tengah ditempuh melalui jalur mediasi keluarga dengan oknum Kades, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berlanjut ke tingkat kecamatan, hingga ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten.
Namun, proses tersebut belum menunjukkan titik terang. Mediasi yang diharapkan menjadi jalan keluar justru terkesan berjalan di tempat dan belum menghasilkan kesepakatan.
Di tengah upaya tersebut, korban mengaku masih diliputi syok mendalam dan berharap proses penyelesaian dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan tidak berlarut-larut.
Di sisi lain, oknum Kades yang diduga terlibat dilaporkan sempat menjalani perawatan di RSUD Anuntaloko Parigi. Awak media ini memintai keterangan via telephone whatsapp yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi resmi atas tudingan serius yang dialamatkan kepadanya.
Sikap tertutup juga terlihat saat awak media berupaya melakukan konfirmasi nerkali kali. Tidak ada tanggapan yang diberikan hingga berita ini diterbitkan.
Fakta lain yang turut memperumit penanganan kasus ini adalah adanya hubungan kekeluargaan antara korban dan terduga pelaku. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi proses penyelesaian, terutama dalam jalur mediasi non-hukum.
Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi yang dilayangkan ke pihak kepolisian, kasus ini tetap dinilai mencoreng wajah pemerintahan desa. Terlebih, dugaan tersebut melibatkan seorang pejabat publik yang memegang jabatan strategis sebagai Kepala Desa.
Desakan publik pun terus menguat. Warga bersama keluarga korban meminta agar kasus ini tidak diselesaikan secara setengah hati. Selain sanksi adat berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku, tuntutan mundur dari jabatan sebagai Kepala Desa juga semakin lantang disuarakan.
“Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal moral dan kepercayaan masyarakat. Kami minta dia mundur,” tegas salah satu warga.
Situasi ini kini menjadi sorotan luas dan memicu keprihatinan publik. Tekanan pun mengarah kepada aparat penegak hukum serta pemerintah daerah agar tidak tinggal diam dan segera turun tangan, guna memastikan keadilan bagi korban yang hingga kini masih berjuang melawan trauma.
Laporan: Deni
