PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – BPJS Kesehatan Cabang Palu menegaskan bahwa seluruh pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Fasilitas kesehatan tidak dibenarkan membebankan biaya tambahan kepada peserta untuk layanan maupun obat-obatan yang telah masuk dalam skema penjaminan JKN.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Endang Triana Simanjuntak, Senin (9/11/2026), saat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban peserta, mekanisme penjaminan pelayanan kesehatan, hingga penyediaan obat di fasilitas kesehatan.
Endang menjelaskan, hubungan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan diatur melalui perjanjian kerja sama yang memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, setiap fasilitas kesehatan wajib menjalankan pelayanan sesuai standar dan ketentuan yang telah disepakati.
Dalam sistem pembiayaan, BPJS Kesehatan menerapkan dua mekanisme utama di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yakni kapitasi dan non-kapitasi. Sistem kapitasi berlaku bagi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter, sedangkan pembayaran non-kapitasi diterapkan untuk pelayanan tertentu, di antaranya ambulans, USG, pelayanan keluarga berencana (KB), serta persalinan normal sesuai ketentuan.
Terkait pelayanan persalinan normal, Endang menegaskan bahwa pelayanan tersebut pada prinsipnya diutamakan di FKTP. Namun, bukan berarti BPJS Kesehatan tidak menjamin pelayanan persalinan di rumah sakit apabila terdapat indikasi medis maupun kebutuhan rujukan sesuai prosedur.
“Harapannya, pelaksanaan persalinan normal itu ada di FKTP. Terkadang masyarakat mengira BPJS tidak melayani persalinan di rumah sakit, padahal acuannya adalah pelayanan dasar diutamakan di FKTP tingkat pertama,” jelas Endang.
Sementara itu, pembiayaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), termasuk rumah sakit, menggunakan mekanisme Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs). Sistem tersebut merupakan pembayaran berbasis paket yang mencakup komponen pelayanan medis sesuai ketentuan, mulai dari jasa dokter, perawatan, konsultasi, hingga obat-obatan yang dibutuhkan pasien.
Endang menegaskan, obat-obatan yang telah masuk dalam komponen pembiayaan paket JKN tidak boleh kembali dibebankan kepada peserta. Rumah sakit juga tidak dibenarkan begitu saja mengarahkan pasien membeli sendiri obat yang seharusnya menjadi bagian dari tanggungan pelayanan JKN.
“Obat-obatan yang termasuk dalam paket pembiayaan tersebut tidak boleh ditagihkan kepada peserta, apalagi sampai menyuruh pasien membelinya di luar,” tegasnya.
Meski demikian, Endang mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan, termasuk kemungkinan kekosongan stok obat di fasilitas kesehatan maupun lonjakan kasus penyakit tertentu yang menyebabkan kebutuhan obat meningkat di luar proyeksi.
Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengalihkan kewajiban penyediaan obat kepada peserta. Menurutnya, rumah sakit harus mencari solusi melalui mekanisme yang diperbolehkan, seperti rujukan parsial atau pengadaan obat yang disetujui direksi rumah sakit dan komite medis, sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Endang meluruskan bahwa program JKN tidak mengenal mekanisme penggantian biaya atau reimbursement bagi peserta yang membeli obat maupun kacamata secara mandiri di luar prosedur penjaminan.
Karena itu, peserta diimbau tidak mengambil keputusan untuk membeli obat atau alat kesehatan secara mandiri sebelum melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Pengadaan obat maupun alat kesehatan yang dijamin JKN harus mengikuti mekanisme pelayanan dan kerja sama fasilitas kesehatan.
Bagi peserta yang mengalami kendala, seperti diminta membayar biaya di luar ketentuan, diarahkan membeli obat yang seharusnya dijamin, atau menghadapi persoalan pelayanan lainnya, Endang meminta agar segera menyampaikan pengaduan kepada Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang tersedia di setiap rumah sakit.
Peserta juga dapat menghubungi kanal resmi BPJS Kesehatan untuk memperoleh penjelasan dan memastikan hak penjaminan mereka tetap terpenuhi.
“Kami mendorong peserta untuk segera berkoordinasi dengan petugas PIPP di rumah sakit atau menghubungi layanan kami jika menemukan kendala, agar hak-hak perlindungan peserta tetap terjaga,” pungkasnya.
Deni
