PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – BPJS Kesehatan Cabang Palu menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap fasilitas kesehatan (faskes) yang mengabaikan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama. Sanksi tegas hingga pemutusan hubungan kerja sama dapat dijatuhkan apabila fasilitas kesehatan tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah melalui tahapan pembinaan dan surat peringatan.
Namun, penindakan tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong, menjadi salah satu pertimbangan penting agar tindakan terhadap faskes yang bermasalah tidak justru mengorbankan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Endang Triana Simanjuntak, menjelaskan bahwa penindakan terhadap fasilitas kesehatan yang melanggar ketentuan dilakukan secara bertahap, mulai dari penerbitan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3. Apabila seluruh tahapan peringatan tersebut tidak diindahkan dan kewajiban tetap tidak dipenuhi, BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk mengakhiri kerja sama sesuai klausul dalam perjanjian.
“Kalau SP1 tidak digubris, lanjut ke SP2 dengan masa sesuai yang dijanjikan. Kemudian kalau SP3, bisa langsung. Lanjutannya adalah jika tidak memenuhi semua surat peringatan itu, maka kami akan memutuskan kerja sama sesuai dengan klausul kesepakatan,” ujar Endang, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Endang menegaskan bahwa pemutusan kontrak bukan langkah pertama yang otomatis diambil ketika ditemukan persoalan. Pendekatan persuasif, konfirmasi, dan klarifikasi tetap dikedepankan sebelum keputusan sanksi dijatuhkan.
Menurutnya, kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah seperti Parigi Moutong berbeda dengan wilayah yang memiliki banyak pilihan layanan kesehatan. Karena itu, setiap keputusan harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat yang bergantung pada pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jadi enggak melulu langsung kasih SP. Kenapa? Karena kalau di Jawa mungkin itu gampang dilakukan. Kalau di Parigi ini, salah-salah kita putus semua, masyarakat ke mana juga berobat. Jadi tetap ada pertimbangannya,” jelasnya.
Penjelasan tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan pengawasan fasilitas kesehatan di daerah. Di satu sisi, kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama harus ditegakkan. Namun di sisi lain, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak ketika hubungan kerja sama antara BPJS dan fasilitas kesehatan bermasalah.
Selain kepatuhan faskes, BPJS Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan pemberian obat bagi peserta JKN. Endang menegaskan bahwa obat yang dijamin harus berdasarkan kebutuhan medis dan indikasi dokter, bukan semata-mata keinginan atau permintaan pribadi pasien.
Termasuk permintaan terhadap obat paten tertentu yang tidak masuk dalam ketentuan formularium penjaminan. Dalam pelayanan JKN, pemilihan obat dan tindakan medis harus mengacu pada pertimbangan profesional tenaga medis serta ketentuan yang berlaku.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa pelayanan JKN berorientasi pada kebutuhan medis (medical need), sehingga pemberian obat tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan preferensi pasien.
Persoalan lain yang masih kerap menimbulkan kesalahpahaman adalah pembagian tanggung jawab penjaminan antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Jasa Raharja, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja.
Endang menjelaskan, penjaminan kecelakaan lalu lintas mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Dalam mekanisme yang berlaku, PT Jasa Raharja menjadi penjamin pertama sesuai ruang lingkup dan batas tanggung jawabnya.
Sementara BPJS Kesehatan dapat berperan sebagai penjamin berikutnya apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan koordinasi manfaat. Sebagai ilustrasi, apabila biaya pengobatan korban kecelakaan mencapai Rp60 juta dan Jasa Raharja menanggung Rp20 juta sesuai batas penjaminannya, sisa biaya sebesar Rp40 juta dapat menjadi tanggungan BPJS Kesehatan sepanjang memenuhi ketentuan penjaminan yang berlaku.
Endang juga mengingatkan bahwa proses tersebut membutuhkan dokumen pendukung, termasuk laporan kepolisian untuk memastikan status kecelakaan lalu lintas. Apabila berdasarkan hasil verifikasi korban tidak memenuhi kriteria penjaminan Jasa Raharja, diperlukan surat keterangan dari pihak terkait sebagai dasar proses penjaminan selanjutnya.
Ia turut meluruskan anggapan bahwa seluruh kecelakaan yang terjadi di jalan raya otomatis menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Sebab, kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja memiliki mekanisme perlindungan tersendiri melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Kecelakaan di jalan apabila itu adalah dalam konteks kecelakaan kerja, maka itu bukan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tetapi ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Endang mencontohkan pekerja perkebunan kelapa sawit, seperti buruh pemanen maupun pekerja yang melakukan aktivitas pendodosan buah sawit. Apabila kecelakaan terjadi saat pekerja menjalankan tugasnya, perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan.
Karena itu, perusahaan diminta tidak mengabaikan kewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepesertaan BPJS Kesehatan saja tidak cukup untuk menggantikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.
Endang juga mengingatkan badan usaha agar memastikan status kepesertaan dan hak kelas rawat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) harus didaftarkan secara tertib, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pembayaran iuran.
Dalam kesempatan yang sama, Endang memaparkan kondisi pembiayaan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Palu. Hingga September 2026, total pembiayaan pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan mencapai sekitar Rp54 miliar.
Besarnya pembiayaan tersebut, menurut Endang, tidak berarti terjadi pengurangan manfaat pelayanan bagi peserta JKN. Ia memastikan hak peserta tetap diberikan sepanjang memenuhi ketentuan program.
“Apakah karena defisit itu manfaat BPJS berkurang? Tidak, tidak ada pengurangan manfaat. Hanya saja kita sekarang memang harus memastikan mana yang memang sudah menjadi tanggungan kita, itu yang dibayarkan,” tegasnya.
Penegasan BPJS Kesehatan Cabang Palu ini menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan program JKN bukan hanya menyangkut persoalan pembayaran klaim, tetapi juga kepatuhan fasilitas kesehatan, tanggung jawab badan usaha, serta pemahaman peserta terhadap mekanisme penjaminan.
Ketegasan terhadap fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi kewajiban memang diperlukan. Namun, pengawasan dan pemberian sanksi harus berjalan seiring dengan kepastian ketersediaan layanan.
Sebab, bagi masyarakat Parigi Moutong, persoalan utamanya bukan sekadar apakah sebuah fasilitas kesehatan masih memiliki kontrak dengan BPJS Kesehatan, melainkan apakah mereka tetap bisa memperoleh pelayanan medis yang layak, mudah diakses, dan dijamin sesuai haknya ketika membutuhkan pengobatan, tutupnya.
Deni
