PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Total piutang iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, hingga Oktober 2026 tercatat mencapai Rp14.120.548.697 atau sekitar Rp14,12 miliar.
Angka tersebut mencakup tunggakan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, termasuk peserta yang mengalami peralihan segmen kepesertaan ke sejumlah kategori lain. Berdasarkan data yang disampaikan, tunggakan iuran PBPU Mandiri tercatat sebesar Rp11.389.660.575. Sementara itu, tunggakan peserta mandiri yang beralih segmen ke aparat desa mencapai Rp294.368.665.
Adapun tunggakan peserta mandiri yang beralih segmen ke PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat sebesar Rp2.299.956.779. Sedangkan tunggakan peserta yang beralih segmen ke badan usaha mencapai Rp136.562.678.
Dengan demikian, total keseluruhan piutang iuran JKN di Kabupaten Parigi Moutong hingga Oktober 2026 mencapai Rp14,12 miliar. Di tengah besarnya angka tunggakan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Palu turut memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban peserta, mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan, serta ketentuan penjaminan obat dalam program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Endang Triana Simanjuntak, menjelaskan bahwa seluruh pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja sama dan regulasi yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikannya pada Senin (9/11/2026), saat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan kesehatan dan penjaminan obat bagi peserta JKN.
Endang menerangkan, kerja sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan diatur melalui perjanjian kerja sama yang memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam sistem pembiayaan, BPJS Kesehatan menerapkan dua mekanisme utama, yakni sistem kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, dokter gigi, dan klinik, serta pembayaran nonkapitasi untuk pelayanan tertentu, seperti ambulans, USG, pelayanan keluarga berencana (KB), hingga persalinan normal.
“Harapannya, pelaksanaan persalinan normal itu ada di FKTP. Terkadang masyarakat mengira BPJS tidak melayani persalinan di rumah sakit, padahal acuannya adalah pelayanan dasar diutamakan di FKTP tingkat pertama,” ujar Endang.
Sementara itu, pembiayaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit dilakukan menggunakan mekanisme Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs), yakni sistem pembayaran berdasarkan paket pelayanan sesuai kelompok diagnosis dan prosedur medis.
Paket pembiayaan tersebut mencakup sejumlah komponen pelayanan, mulai dari jasa dokter, kamar perawatan, konsultasi, bahan dan alat kesehatan, hingga obat-obatan yang dibutuhkan pasien sesuai ketentuan penjaminan.
Endang menegaskan, obat-obatan yang telah termasuk dalam paket pembiayaan JKN tidak boleh dibebankan kembali kepada peserta. Pasien juga tidak seharusnya diminta membeli sendiri obat yang menjadi bagian dari pelayanan yang dijamin.
Apabila peserta mengalami kondisi tersebut, BPJS Kesehatan meminta agar segera melaporkannya kepada Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang tersedia di setiap rumah sakit atau melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.
Ia juga meluruskan bahwa program JKN tidak menerapkan mekanisme penggantian biaya (reimbursement) bagi peserta yang terlanjur membeli obat atau alat kesehatan secara mandiri. Sebab, pengadaan obat dan alat kesehatan harus mengikuti mekanisme kerja sama antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga mengingatkan seluruh pimpinan dan manajemen fasilitas kesehatan agar berkomitmen menjalankan lima janji layanan kepada peserta JKN.
“Kelima janji tersebut meliputi tidak meminta fotokopi dokumen, pelayanan sesuai jadwal praktik dokter, pemberian obat sesuai indikasi medis, tidak membebankan biaya tambahan, serta memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan informatif.
Ini adalah lima janji kita kepada peserta JKN dan akan kita kawal bersama,” tambah Endang.
Besarnya piutang iuran JKN di Parigi Moutong menjadi catatan penting dalam pengelolaan kepesertaan dan pembiayaan program jaminan kesehatan. Di satu sisi, keberlangsungan program membutuhkan kepatuhan peserta dalam memenuhi kewajiban iuran. Di sisi lain, kualitas pelayanan dan pemenuhan hak peserta juga harus terus dijaga.
Transparansi data tunggakan, kejelasan mekanisme penagihan, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi aspek penting agar program JKN tetap berjalan optimal dan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Deni
