PARIGI MOUTONG, moderatnews.id — Yayasan Pelita Prabu Berjaya Indonesia (YPPBI) resmi meluncurkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Senin (12/1/2026). Program ini mendukung kebijakan nasional pemenuhan gizi bagi anak usia dini, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Peluncuran Program MBG di Torue dihadiri Camat Torue, Kapolsek Torue, Danramil, kepala desa, sejumlah kepala sekolah, serta dua anggota DPRD Parigi Moutong dari Daerah Pemilihan V. Program ini disiapkan melalui pembangunan dapur umum yang dirintis hampir satu tahun.
Wakil Ketua YPPBI, Munafri, mengatakan gagasan Program Makanan Bergizi Gratis telah disosialisasikan sejak setahun lalu di wilayah Sausu hingga Torue. Meski sempat menghadapi penolakan, yayasan tetap konsisten merealisasikan program nasional tersebut.
“Satu tahun lalu kami sudah mulai sosialisasi. Banyak tantangan, tapi hari ini bisa launching. Dapur ini kami persiapkan hampir satu tahun,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, tahap awal MBG di Kecamatan Torue menyasar sekitar 1.000 penerima manfaat. Sasaran mencakup peserta didik PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pelaksanaan dapur akan melibatkan ibu-ibu setempat dengan pendampingan tenaga ahli gizi.
“Pelaksanaan dilakukan bertahap. Ibu-ibu dapur akan didampingi ahli gizi agar kualitas dan keamanan pangan terjaga,” katanya.
Munafri menegaskan keberlanjutan program sangat bergantung pada kekompakan tim pelaksana serta koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak semua pihak yang terlibat di awal mampu bertahan hingga tahap realisasi.
Sementara itu, Camat Torue Ni Luh Elisabet menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, sekolah, puskesmas, serta unsur TNI dan Polri agar distribusi MBG berjalan merata dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.
“Penerima manfaat bukan hanya anak sekolah, tapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi. Koordinasi antar kepala desa sangat penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspek keamanan dan kesehatan pangan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Ini program nasional Presiden Prabowo. Kita jaga kualitas makanan dan pengawasan agar tidak ada masalah di lapangan,” pungkasnya.
Laporan : Deni
