Mahasiswa Parimo Tak Lagi Terima Bantuan Skripsi 2026

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, menjelaskan kebijakan penghapusan bantuan pendidikan mahasiswa pada tahun anggaran 2026. Foto : Deni

PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memastikan tidak lagi mengalokasikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil akibat keterbatasan fiskal daerah serta meningkatnya beban belanja pegawai.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, menjelaskan bahwa program bantuan pendidikan mahasiswa sejak awal memang bersifat terbatas, baik dari sisi jumlah penerima maupun besaran anggaran.

“Bantuannya sekitar Rp2 juta per mahasiswa dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah memasuki tahap akhir penyelesaian studi, seperti penyusunan skripsi hingga ujian meja,” ujar Sunarti, Kamis (5/2/2026).

Namun pada tahun anggaran 2026, bantuan tersebut dipastikan tidak lagi dianggarkan. Pemerintah daerah memilih menghapus pos anggaran itu sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja daerah.

Menurut Sunarti, salah satu faktor utama penghapusan bantuan tersebut adalah meningkatnya beban belanja daerah, khususnya untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencapai sekitar Rp300 miliar.

“Dengan beban daerah yang cukup besar, ada beberapa item anggaran yang terpaksa dihilangkan, termasuk bantuan pendidikan mahasiswa,” katanya.

Selama ini, bantuan tersebut menjadi salah satu penopang bagi mahasiswa asal Parigi Moutong, terutama dari keluarga kurang mampu, agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Tanpa dukungan tersebut, mahasiswa kini harus kembali mengandalkan kemampuan finansial pribadi di tengah meningkatnya biaya pendidikan.

Penghapusan bantuan mahasiswa ini juga menambah daftar konsekuensi dari membesarnya belanja pegawai daerah. Di sisi lain, ruang fiskal untuk sektor pendukung pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia semakin terbatas.

Meski demikian, pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut tidak bersifat permanen dan dapat dikaji ulang pada penganggaran berikutnya.

“Harapannya ke depan bisa dianggarkan kembali, supaya mahasiswa Parigi Moutong tetap mendapat dukungan untuk menyelesaikan studinya,” tutup Sunarti.

Laporan : Deni

Total Views: 135