PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) menegaskan tidak ada rencana untuk “merumahkan” Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran, saat dikonfirmasi, Kamis (25/3/2026). Ia memastikan, hingga kini pemerintah daerah tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran gaji PPPK secara penuh, bahkan telah diproyeksikan hingga tahun anggaran 2027.
“Tidak ada kebijakan merumahkan PPPK. TAPD masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai saat ini, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” tegasnya.
Meski demikian, kebijakan tersebut membawa konsekuensi serius terhadap struktur keuangan daerah. Saat ini, total kebutuhan belanja pegawai di Parimo mencapai sekitar Rp280 miliar.
Zulfinasran menilai, belanja pegawai bukan sekadar pengeluaran, tetapi juga memiliki efek domino terhadap perekonomian daerah. Sekitar 13 ribu aparatur sipil negara di Parimo menjadi penggerak utama ekonomi lokal.
“Gaji itu langsung berputar di masyarakat. Mereka belanja di pasar, menghidupkan usaha kecil dan perdagangan,” jelasnya.
Namun di sisi lain, tingginya belanja pegawai berdampak pada keterbatasan ruang fiskal untuk sektor lain, terutama pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Pemda sempat mengkaji sejumlah opsi, termasuk pengalihan anggaran dari belanja pegawai ke pembangunan. Namun skenario tersebut dinilai berisiko besar.
“Kalau misalnya PPPK dirumahkan, ada sekitar 6.000 orang kehilangan penghasilan. Dampaknya sangat luas,” ungkapnya.
Di sisi berbeda, jika anggaran dialihkan ke proyek infrastruktur, peluang kerja baru juga terbuka. Misalnya, dari Rp200 miliar dapat diciptakan ratusan paket proyek yang menyerap tenaga kerja.
Kendati begitu, Pemda masih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan terus melakukan kajian mendalam terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Saat ini, Pemda Parimo fokus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pegawai.
“Kami terus mencari solusi agar pembangunan dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa mengurangi belanja pegawai secara signifikan,” pungkasnya.
Laporan : BM/Deni
