PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id– Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2027 yang digelar Senin (30/3), mendadak tegang.
Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, tak mampu menyembunyikan amarahnya saat mendapati lima kursi camat kosong tanpa keterangan yang jelas.
Dengan nada yang tajam dan keras, orang nomor dua di Parigi Moutong ini menegaskan bahwa, ketidakhadiran para camat dalam forum krusial tersebut merupakan bentuk ketidakseriusan dalam membangun daerah.
Wabup mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan adalah fondasi bagi kesejahteraan rakyat di masa depan. Ia menyesalkan sikap para camat yang seolah menyepelekan undangan resmi pemerintah.
“Saya mohon, ini jangan dianggap main-main. Karena kalau kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat di daerah, apa yang bisa kalian lakukan sementara informasi ini kalian tidak tahu, ” ujar Wabup dengan nada tinggi.
Ketidakhadiran para pemimpin wilayah ini dianggap sebagai rapor merah dalam koordinasi birokrasi. Wabup secara spesifik menyebutkan lima kecamatan yang absen, yakni. Kecamatan Bolano, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Siniu dan Kecamatan Parigi.
Tak hanya sekadar teguran lisan di depan forum, Wabup langsung menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM/BKD) untuk segera memanggil kelima camat tersebut guna dimintai pertanggungjawaban.
“Di acara seperti ini harus hadir, tidak boleh tidak. Mohon dari BKD, ini diundang nantinya,” tegasnya menutup arahan dengan raut wajah kecewa.
Sikap tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Parigi Moutong agar lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap amanat rakyat dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
Laporan : Deni
