PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Fakta mencengangkan terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kabupaten Parigi Moutong. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) justru tidak memasukkan satu pun usulan program.
Kepala Bappeda Parimo, Irwan, menduga kondisi ini dipicu miskomunikasi di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, ada kemungkinan Satpol PP mengira seluruh perencanaan program ditangani penuh oleh Bappeda, padahal setiap OPD wajib mengusulkan programnya sendiri.
“Sepertinya tadi itu miss communication. Mungkin mereka berpikir kami yang merencanakan, padahal usulan harus dari OPD. Kami sangat membutuhkan itu agar program mereka terakomodir,” tegas Irwan usai Musrenbang, Senin (30/3/2026).
Irwan menegaskan, meski sistem Pokok Pikiran (Pokir) telah ditutup sebelum Musrenbang, peluang masih terbuka bagi OPD untuk menyusulkan program, selama tercantum dalam Rencana Kerja (Renja).
Ia pun meminta Satpol PP segera bersikap proaktif agar tidak tertinggal dalam perencanaan pembangunan.
“Kalau tidak diinput dalam aplikasi, maka tidak akan terbaca di tingkat provinsi. Ini yang harus segera disikapi,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam forum Musrenbang.
Menurutnya, forum ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan ruang strategis untuk memastikan anggaran daerah digunakan tepat sasaran.
“Musrenbang ini untuk menyelaraskan prioritas. Anggaran kita terbatas, jadi harus efektif dan efisien,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sendiri telah menetapkan sejumlah fokus pembangunan 2027, meliputi pengentasan kemiskinan, penguatan sektor pertanian, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta percepatan penurunan stunting.
Namun, tanpa kesiapan dan keseriusan OPD dalam mengajukan program, target-target tersebut berpotensi tidak maksimal, pungkasnya.
Laporan : Deni
