PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Kapala Badan Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, memberikan penjelasan mendalam mengenai implementasi program ambulans gratis yang menjadi salah satu prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati.
Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam situasi duka yang seringkali terkendala masalah biaya operasional.
Irwan menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara layanan ambulans rujukan dan pemulangan jenazah.
Ia menjelaskan bahwa untuk layanan rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ke Rumah Sakit, pembiayaannya sudah ditanggung sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selama pasien tersebut terdaftar sebagai peserta aktif, jelas Irwan dalam RDP. Senin, (6/4/2026).
“Program ambulans gratis yang dicanangkan oleh pemerintah daerah difokuskan pada layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS, yaitu pemulangan jenazah dari rumah sakit ke rumah duka,” ujar Irwan.
Selama ini, biaya pemulangan jenazah dianggap sebagai salah satu beban finansial yang cukup berat bagi keluarga yang berduka.
Untuk mendukung program ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta pada tahun anggaran sebelumnya guna menjamin kelancaran layanan tersebut di tiga rumah sakit daerah, termasuk RSUD Anuntaloko, RSUD Raja Tombolotutu Tinombo, dan RSUD Moutong.
Selain layanan ambulans, Irwan juga memaparkan perkembangan program kesehatan gratis lainnya melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam skema Universal Health Coverage (UHC). Saat ini, tingkat kepesertaan jaminan kesehatan di Parigi Moutong telah mencapai angka 88% hingga 90%.
“Dengan capaian UHC ini, hampir tidak ada alasan bagi penduduk ber-NIK Parigi Moutong untuk tidak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis,” tambahnya.
Untuk mendukung kualitas layanan medis di masa depan, Bappelitbangda juga tengah merancang program beasiswa bagi dokter yang ingin mengambil pendidikan spesialis.
Langkah strategis ini diambil untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di wilayah Parigi Moutong, termasuk pemenuhan dokter spesialis THT yang saat ini sedang dalam proses administrasi izin praktek (SIP).
Menutup keterangannya, Irwan menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar tidak terjadi pungutan liar dalam layanan yang telah difasilitasi oleh negara.
Ia memastikan bahwa meskipun proses administrasi klaim seringkali membutuhkan waktu, perputaran anggaran di rumah sakit akan tetap dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Laporan : Deni
