SIGI, Moderatnews.id – Penertiban aktivitas pertambangan rakyat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi di Desa Watunonju dan Desa Oloboju menuai sorotan keras dari Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah.
Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom, menilai langkah penertiban yang dilakukan pemerintah daerah terkesan represif dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Menurut Andri, aktivitas pertambangan yang dilakukan warga masih bersifat tradisional dan manual menggunakan dulang, tanpa alat berat maupun aktivitas eksploitasi berskala besar.
“Di tengah kemiskinan, pengangguran, dan sempitnya lapangan kerja, masyarakat hanya sedang berupaya bertahan hidup. Mereka tidak menggunakan alat berat dan tidak melakukan aktivitas pertambangan skala industri,” ujar Andri, Rabu. (13/5/2026).
Ia menegaskan, alasan penertiban dengan dalih kerusakan lingkungan harus dilihat secara proporsional karena warga disebut tetap menjaga kelestarian alam dengan metode kerja manual.
“Kalau alasannya lingkungan, masyarakat ini justru sedang menjaga alam. Mereka sadar sumber kehidupan mereka bergantung pada lingkungan sehingga metode yang dipilih adalah cara manual,” tegasnya.
Andri meminta Pemerintah Kabupaten Sigi menghentikan pendekatan represif terhadap masyarakat kecil dan membuka ruang dialog terkait legalitas tambang rakyat maupun solusi ekonomi alternatif bagi warga.
Ia juga menyinggung banyaknya warga Sigi yang memilih bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah.
“Banyak warga akhirnya memilih menjadi pekerja migran karena lapangan kerja sangat terbatas. Kalaupun bekerja, upahnya sering kali jauh dari layak,” katanya.
Selain itu, Andri menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menangani persoalan sosial yang lebih mendesak seperti peredaran narkoba dan maraknya judi online.
“Masih banyak masalah daerah yang perlu diselesaikan, seperti narkoba dan judi online yang jelas-jelas merusak generasi muda dan ekonomi keluarga. Fokus lindungi masyarakat dari narkoba dan judi online,” tegasnya.
DPN Sulteng berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih manusiawi dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah dengan kondisi ekonomi rentan, pungkasnya.
Laporan : Deni
