PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Dugaan perbuatan tak senonoh yang menyeret oknum Kepala Desa di Kabupaten Parigi Moutong kian membuka tabir fakta yang mencengangkan. Kasus yang mencuat beberapa waktu lalu ini terus menyulut pertanyaan publik, terutama terkait sikap oknum kades yang dinilai berulang kali menghindari proses penyelesaian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pihak keluarga korban bersama warga telah berulang kali meminta klarifikasi terbuka dari oknum kades, termasuk permohonan maaf melalui media sosial. Namun hingga kini, permintaan tersebut tak pernah digubris.
Desakan agar oknum kades menerima sanksi adat hingga mundur dari jabatannya pun belum membuahkan hasil. Bahkan, keluarga korban sempat membawa persoalan ini ke Bupati Parigi Moutong. Namun, Bupati menyarankan agar penyelesaian dilakukan di tingkat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ironisnya, upaya mediasi di tingkat desa justru berjalan di tempat. Oknum kades disebut berulang kali mangkir dari agenda mediasi yang difasilitasi BPD, memicu penilaian bahwa kasus ini dianggap sepele.
“Setiap kali dijadwalkan, selalu ada alasan untuk tidak hadir. Ini jelas bentuk menghindar,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Jumat (31/7).
Di tengah kebuntuan tersebut, korban mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap tawaran sanksi adat yang dinilai tidak sebanding dengan luka yang dialaminya. Ia menyebut, sanksi yang ditawarkan hanya berupa satu ekor kambing dan uang senilai Rp2 juta.
“Serendah itukah harga diri saya sebagai korban? Apakah hanya dihargai dengan satu ekor kambing dan Rp2 juta?” ungkap korban dengan nada kecewa.
Korban juga mempertanyakan sikap oknum kades yang dinilai tidak menunjukkan rasa tanggung jawab maupun penyesalan.
“Apakah masih ada rasa malu? Saya yang jadi korban justru harus menanggung beban ini,” tambahnya.
Sementara itu, informasi terbaru yang diterima redaksi menyebutkan adanya dorongan agar persoalan ini dihentikan, dengan alasan oknum kades memiliki latar belakang keluarga berada. Namun korban menolak jika kasus ini disudahi tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban.
Di sisi lain, upaya konfirmasi yang dilakukan ModeratNews.id juga menemui jalan buntu. Media ini telah berulang kali mencoba menghubungi oknum kades, namun yang bersangkutan memilih menghindar dan tidak memberikan tanggapan.
Kasus ini semakin mencoreng wajah pemerintahan desa, terlebih dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di lingkungan kantor desa, ruang yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik, bukan arena penyalahgunaan kewenangan.
Hingga saat ini, kasus tersebut memang belum dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian. Namun tekanan publik terus menguat, mendesak transparansi, klarifikasi terbuka, serta langkah tegas dari pihak berwenang.
Masyarakat kini menunggu keberanian aparat dan pemerintah daerah untuk tidak membiarkan kasus ini menguap tanpa kejelasan. Sebab, diam dan menghindar bukanlah solusi melainkan memperdalam krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan di tingkat desa.
Deni
