PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Parigi Moutong menegaskan pentingnya kompetensi dan legalitas bagi tenaga kerja di sektor konstruksi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Parigi Moutong, Wayan Mudana, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil inisiasi dan kerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar melalui skema pembiayaan sharing cost.
“Sebanyak 60 persen pembiayaan bersumber dari Balai Jasa Konstruksi, sementara 40 persen sisanya ditanggung daerah dan difokuskan untuk akomodasi, makan, serta minum peserta,”jelas Wayan Mudana. Senin (14/9/2026).
Menurutnya, sertifikasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalitas tenaga kerja konstruksi sekaligus memastikan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Wayan menyebut pelaksanaan sertifikasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur mengenai kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Sertifikasi, lanjut dia, tidak hanya menyasar pekerja lapangan. Pengawas konstruksi internal di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) juga perlu memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi secara profesional.
“Keselamatan konstruksi selama ini masih kerap diabaikan. Padahal, data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan sektor konstruksi menjadi salah satu sektor dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi,” ujarnya.
Dengan adanya sertifikasi, Wayan berharap pengawas internal memiliki dasar kompetensi yang lebih kuat untuk memberikan teguran, bahkan menghentikan pekerjaan apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai standar keselamatan dan ketentuan teknis.
Program tersebut disebut baru menjadi langkah awal. Dinas PUPR Parigi Moutong berencana memperluas pembinaan dan sertifikasi tenaga konstruksi hingga menyasar satuan pendidikan menengah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Langkah itu diharapkan dapat menjadi bekal bagi lulusan SMK yang ingin langsung memasuki dunia kerja.
Dengan memiliki kompetensi dan sertifikasi sejak awal, tenaga kerja lokal diharapkan mampu menghadapi persaingan industri konstruksi yang semakin ketat, termasuk tuntutan profesionalitas dan standar kompetensi yang lebih tinggi.
Deni
