PALU — Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan pentingnya langkah cepat dan proaktif pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Rapat itu membahas kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid menegaskan pentingnya penerapan keadilan fiskal, khususnya dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).
“Dana Bagi Hasil yang adil bukan semata soal angka, tapi soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Ia menambahkan, Pemprov Sulteng berkomitmen memperjuangkan porsi DBH yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil.
Menanggapi hal tersebut, Bupati H. Erwin Burase menyampaikan bahwa Pemkab Parigi Moutong siap menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.
“Usulan kami sudah kami sampaikan langsung ke Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Kami berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban fiskal daerah,” jelas Bupati Erwin.
Ia mengakui, salah satu tantangan terbesar adalah tingginya belanja pegawai, yang memerlukan dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan bahwa program-program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta berbagai program sosial dan infrastruktur, tetap akan dijalankan di daerah melalui komunikasi intensif dengan kementerian terkait.
“Khusus program Makanan Bergizi Gratis, kami berharap pengelolanya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan optimal,” tambahnya.
Bupati juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi fiskal.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, khususnya Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap mengalir ke Parigi Moutong,” tegas Bupati Erwin Burase.
Melalui koordinasi lintas sektor dan kebijakan adaptif, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal nasional.
