Parigi Moutong — Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Torue Ingin Perubahan (AM TRIP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022 hingga 2025.
Aksi tersebut berlangsung pada Senin (10/11/2025) pagi dengan pengamanan aparat kepolisia dan TNI. Dalam unjuk rasa itu, warga membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan serta kritik terhadap pemerintah desa.
Massa menilai telah terjadi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa selama beberapa tahun terakhir. Selain kritikan massa juga menyebut mereka bukan provokasi.
Selain itu juga menuntut Kepala Desa Torue beserta perangkatnya serta BPD untuk mundur dari jabatannya, dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait realisasi anggaran yang dinilai tidak transparan.
“Selama ini kami tidak pernah tahu ke mana aliran dana desa digunakan selama tiga tahun terakhir. Kami hanya ingin keadilan dan keterbukaan, agar pembangunan desa benar-benar dirasakan masyarakat,” teriak salah satu orator aksi.
Kemudian dalam janji visi misi kades Kalman Andi. Mahmud selama tga tahun tidak adanya pembangunan dan perubahan desa Torue akan mundur dari jabatannya, nyatanya hal itu hanya janji semata.
Massa aksi juga menyampaikan dari tahun 2022 hingga 2023 dalam hal penggunaan DD tidak melibatkan bendahara dalam hal pencairan DD.
Selain menyuarakan aspirasi, massa juga melakukan penyegelan kantor desa sebagai bentuk protes atas kinerja pemerintah desa yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah turun tangan melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa Torue. Warga juga menuntut agar Kepala Desa bersama seluruh perangkat yang dianggap terlibat dalam dugaan penyimpangan segera dicopot dari jabatannya.
Dan aksi akan di lanjutkan di depan kantor Kejaksaan Parigi pada har kamis 13/11 mendatang, kami akn sampaikan semua penyimpangan yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD.
Massa aksi menduga adanya dugaan ijazah palsu yang dipalsukan oleh oknum ketu BPD, dan ini akan kami seret kerana hukum tidak hanya sampai disitu segala bentuk intimidasi dan ancaman medsos sudah kami kantongi dan akan melaporkan ke APH, sebut Rifal Tajwid.
