PARIGI MOUTONG, moderatnews.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Arifin Dg Palalo, menyoroti lonjakan pembayaran listrik pada Dinas Kesehatan (Dinkes) yang mencapai Rp189 juta dalam periode Januari hingga September.
Menurut Arifin, kenaikan tersebut dinilai tidak wajar. Jika dihitung secara rata-rata, terdapat selisih sekitar Rp18 juta per bulan yang berpotensi membebani keuangan daerah apabila tidak segera ditelusuri penyebabnya.
“Kalau dibagi sembilan bulan, kurang lebih kenaikannya sekitar Rp18 juta setiap bulan. Ini cukup besar dan harus dijelaskan,” kata Arifin saat pembahasan Pansus, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, pembayaran listrik dilakukan melalui mekanisme pihak ketiga. Namun dalam praktiknya ditemukan pembelanjaan yang dilakukan di luar mekanisme yang seharusnya, seperti pembayaran melalui gerai ritel maupun kantor pos.
Arifin menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya miskomunikasi dalam sistem pembayaran sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan internal dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau temuan ini tidak terungkap, potensi kerugian sekitar Rp18 juta per bulan bisa terus terjadi. Ini harus menjadi pembelajaran serius,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan pihak ketiga yang terkait dalam proses pembayaran tidak sempat dihadirkan dalam pembahasan, sehingga klarifikasi belum dilakukan secara menyeluruh.
Meski demikian, Arifin memastikan temuan tersebut akan menjadi catatan penting Pansus DPRD Parimo dan dimasukkan dalam rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, agar sistem pembayaran dan pengawasan dapat diperbaiki sehingga kejadian serupa tidak terulang.
Laporan : Deni
