PALU, moderatnews.id – Gelombang penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah memicu reaksi dari Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulteng. Organisasi yang menaungi pekerja informal itu mengingatkan bahwa penindakan tanpa solusi berisiko memperparah penderitaan masyarakat kecil.
Ketua Umum DPN Sulteng, Andrianto Gultom, mengatakan banyak warga pedesaan menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Bagi mereka, tambang bukan sekadar pekerjaan, melainkan satu-satunya sumber penghidupan.
“Bagi sebagian orang mungkin ini dianggap aktivitas ilegal. Tapi bagi rakyat kecil di kampung-kampung, itu adalah dapur mereka. Dari situlah mereka menyekolahkan anak dan membeli kebutuhan hidup,” kata Andri Gultom, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, penertiban yang dilakukan secara masif tanpa menyediakan alternatif pekerjaan hanya akan menambah angka pengangguran di daerah.
DPN Sulteng menilai pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada pertambangan rakyat.
“Kalau tambang rakyat ditutup, lalu rakyat harus makan apa? Negara tidak boleh menutup mata terhadap realitas ini. Penertiban tanpa solusi sama saja mematikan harapan hidup rakyat kecil,” tegasnya.
Selain itu, DPN juga mengingatkan agar pertambangan rakyat tidak selalu dijadikan satu-satunya kambing hitam persoalan lingkungan. Menurut mereka, aktivitas industri skala besar kerap memberikan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan namun jarang disorot secara serius.
Karena itu, DPN Sulteng mendorong pemerintah mulai memikirkan skema legalisasi dan penataan tambang rakyat, sehingga dapat dikelola secara lebih aman, tertib, dan tetap memberikan ruang kerja bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar penertiban, tetapi solusi. Negara harus hadir untuk menata, bukan hanya melarang,” pungkasnya.
Laporan : Deni
