PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Aroma tak sedap mengiringi pelantikan kepala sekolah di Kabupaten Parigi Moutong. Di balik kebijakan mutasi yang disebut sebagai penyegaran, mencuat praktik lobi hingga penolakan halus dari sejumlah kepala sekolah yang enggan digeser dari posisinya.
Bupati Erwin Burase secara terbuka mengungkap adanya permintaan langsung dari kepala sekolah agar tidak dipindahkan, dengan dalih menunggu proyek revitalisasi sekolah rampung.
Ada yang datang ke saya, minta jangan dulu dipindahkan. Katanya, tunggu selesai revitalisasi baru dipindah, ungkapnya. Sabtu (2/5/2026).
Pernyataan ini memantik dugaan adanya kepentingan tertentu di balik keengganan tersebut, mengingat proyek revitalisasi sekolah umumnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
Tak berhenti di situ, Bupati juga mengaku menerima pertanyaan bernada protes dari kepala sekolah yang mempertanyakan alasan mutasi.
Ada juga yang tanya langsung. Pak, kenapa saya dipindah? Seolah-olah jabatan itu harus tetap di situ, tegasnya.
Situasi ini mengindikasikan adanya resistensi yang tidak biasa di internal birokrasi pendidikan. Sejumlah kepala sekolah dinilai tidak hanya mempertanyakan kebijakan, tetapi juga berupaya mempertahankan posisi di tengah proyek strategis yang sedang berjalan.
“Bupati menilai sikap tersebut sebagai bentuk kesalahpahaman terhadap jabatan publik.Jabatan ini bukan milik pribadi. Jangan merasa karena ada program, lalu tidak bisa dipindahkan,” katanya.
Sambungnya, dinamika ini membuka ruang spekulasi publik terkait potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program revitalisasi sekolah. Apalagi, proyek semacam itu kerap bersentuhan langsung dengan anggaran yang tidak kecil.
Bupati pun menegaskan bahwa kebijakan mutasi tidak akan tunduk pada tekanan ataupun kepentingan tertentu.
“Tidak boleh ada yang mengatur atur jabatan. Semua harus siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Pelantikan ini pun bukan sekadar agenda seremoni administratif, tapi cerminan konflik terbuka dalam tubuh birokrasi pendidikan. Antara kebijakan rotasi dan kepentingan yang diduga melekat pada proyek yang sedang berjalan.
Laporan : Deni
