PARIGI MOUTONG, moderatnews.id – Skandal pengelolaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, dugaan penyelewengan menyeret dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ogotumubu Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai fantastis mencapai Rp191.869.200 juta.
Dana yang bersumber dari 20 persen Dana Desa Tahun Anggaran 2025 itu diduga raib tanpa jejak. Ironisnya, dana tersebut disebut-sebut dicairkan secara tunai oleh eks kepala desa berinisial MRM, sebuah praktik yang bukan hanya janggal, tetapi berpotensi melanggar mekanisme keuangan desa.
Padahal, alokasi 20 persen Dana Desa tersebut merupakan program prioritas nasional tahun 2025 di sektor ketahanan pangan, yang seharusnya dikelola langsung oleh BUMDes sebagai ujung tombak penguatan ekonomi masyarakat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Meski secara struktur BUMDes Ogotumubu Barat diketahui memiliki pengurus, sangat disayangkan dana ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dikelola sebagaimana mestinya, bahkan mengarah pada dugaan penggelapan tanpa kejelasan penggunaan dan pertanggungjawaban.
“Ini aneh. Dana sebesar itu ditarik tunai, bukan ditransfer ke rekening BUMDes. Lalu siapa yang kelola?” ungkap sumber terpercaya kepada media ini, Jumat (20/3/2026) lalu.
Yang lebih mencengangkan, tim verifikasi di tingkat kecamatan tetap meloloskan pengajuan pencairan dana tersebut, meskipun realisasi program pada tahapan sebelumnya diduga belum dilaksanakan. Fakta ini memantik dugaan serius, ada apa di balik proses verifikasi?
Apakah ini sekadar kelalaian administratif, atau ada pembiaran sistematis yang membuka celah penyimpangan?
Sumber yang sama mengaku sempat mempertanyakan langsung kepada eks kades terkait pencairan tunai tersebut. Namun jawaban yang diberikan dinilai normatif dan tak menjawab substansi persoalan.
“Katanya nanti diserahkan ke pengurus atau bendahara BUMDes. Tapi sampai sekarang tidak jelas ke mana aliran dananya,” tegasnya.
Upaya konfirmasi pun terus dilakukan. Media ini telah mencoba menghubungi Sekretaris Desa (Sekdes) Ogotumubu Barat, Moh. Gasim melalui sambungan telepon genggam dan pesan WhatsApp guna meminta klarifikasi terkait aliran dana BUMDes tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan respon dan memilih bungkam.
Situasi semakin kabur setelah eks kades MRM dikabarkan menghilang tanpa jejak. Hilangnya figur kunci ini justru mempertebal dugaan adanya upaya menghindari tanggung jawab.
Lebih dari sekadar dugaan, dampaknya kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah kewajiban desa dilaporkan mandek, mulai dari gaji aparat desa, tutor PAUD, hingga pegawai syara yang belum dibayarkan.
Kondisi ini memperlihatkan wajah buram sistem tata kelola keuangan desa yang rapuh, tidak transparan, dan sarat potensi penyimpangan.
Sumber mengungkapkan, jika dugaan ini terbukti, maka ini bukan lagi persoalan administratif, melainkan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Lebih lanjut, masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan, menelusuri aliran dana Rp191 juta tersebut, memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk membuka peran tim verifikasi kecamatan yang ikut meloloskan pencairan.
Publik menunggu, akankah kasus ini dibongkar hingga ke akar, atau kembali tenggelam seperti deretan kasus dana desa lainnya.
Laporan : Deni
