PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Parigi Moutong kembali menuai sorotan. Proyek yang sejak 2025 digembar-gemborkan sebagai solusi pengentasan kemiskinan ekstrem itu hingga kini belum juga menunjukkan tanda-tanda realisasi.
Padahal, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat. Namun, hingga memasuki 2026, tidak terlihat adanya aktivitas pembangunan fisik di lokasi tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik di mana letak hambatan sebenarnya. Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, secara terbuka mengakui belum berjalannya proyek tersebut.
Ia bahkan menyinggung ketimpangan dengan daerah lain yang dinilai lebih cepat mendapatkan program serupa. Sigi sudah dapat dua sekolah. Parimo belum,” ujarnya dalam forum diskusi bersama Rumah Hukum Tadulako.
Pernyataan itu sekaligus membuka ruang kritik terhadap efektivitas lobi politik pemerintah daerah. Secara peta kekuasaan, Parigi Moutong dinilai tidak kekurangan akses.
Bupati Erwin Burase berada dalam lingkaran partai yang sama dengan anggota DPR RI berpengaruh. Sementara Wakil Bupati memiliki kedekatan politik dengan Gubernur Sulawesi Tengah.
Namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda akses politik belum berbanding lurus dengan realisasi anggaran. Banyak cara untuk dapat anggaran, kata Abful Sahib.
Pernyataan tersebut justru mempertegas adanya peluang yang belum dimaksimalkan.
Di sisi lain, alasan efisiensi anggaran kerap menjadi tameng keterlambatan. Namun, publik menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya relevan jika dibandingkan dengan daerah lain yang tetap mampu merealisasikan program serupa.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Parigi Moutong, Syafaat Pampi, menyebut proyek tersebut masih dalam proses. Masih berjalan. Kami harap tahun ini bisa dibangun,” ujarnya. Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, lokasi pembangunan direncanakan berada di Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat, dengan luas lahan mencapai 9 hektare, jelas Safaat Pampi.
Di tengah dorongan pengentasan kemiskinan ekstrem, lambannya realisasi Sekolah Rakyat di Parimo menjadi catatan penting. Jika tidak segera diwujudkan, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol kebijakan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Laporan Deni
