PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, H. Wardi, melontarkan kritik tajam terhadap implementasi program pelayanan kesehatan daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan skema BPJS Kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran yang berpotensi mubazir.
Sorotan utama Wardi tertuju pada program “Sehat Bersama” yang selama ini lebih menitikberatkan pada penyediaan ambulans gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diarahkan lebih tepat sasaran.
“Ambulans gratis harus difokuskan pada layanan yang tidak dicover BPJS, seperti pengantaran jenazah. Selain itu, program ‘jemput bola’ atau layanan home service dari Puskesmas juga harus diperkuat,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan pemerataan layanan di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil seperti Sausu dan Moutong, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam layanan kesehatan.
Untuk itu, ia mengusulkan skema subsidi sebagai berikut. Konsumsi penjaga pasien: Rp50.000/hari (1 orang), Rujukan ke Palu Rp100.000/hari (maksimal 5 hari), dan Rujukan ke Makassar Rp250.000/hari (maksimal 5 hari).
“Hari ini orang tidak lagi terbebani biaya pengobatan, tapi biaya hidup keluarga yang menjaga pasien justru menjadi masalah serius,” ujarnya.
Poin krusial lainnya adalah persoalan pemulangan jenazah pasien yang meninggal di luar daerah. Wardi menegaskan bahwa BPJS tidak menanggung biaya tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah hadir menutup celah tersebut agar keluarga tidak terbebani biaya besar saat berduka.
Wardi juga menolak keras jika rumah sakit didorong menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari orang sakit.“Ukuran keberhasilan itu bukan tingginya PAD dari rumah sakit, tapi bagaimana angka orang sakit bisa ditekan,” tandasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa program kesehatan harus menyentuh hingga tingkat desa agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Parigi Moutong.
Laporan: Deni
