PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melontarkan pernyataan keras terkait pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Dalam peringatan HUT Kabupaten Parimo ke-24 yang jatuh pada Jumat (10/4/2026), Anwar menegaskan rencananya untuk melegalkan pertambangan emas rakyat sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan di wilayah tersebut.
Dalam pidatonya, Anwar Hafid menyoroti angka kemiskinan di Parigi Moutong yang saat ini masih bertengger di angka 12%. Ia menargetkan penurunan signifikan hingga 5% dalam lima tahun ke depan.
Menurutnya, masalah utama kemiskinan adalah rendahnya pendapatan akibat terbatasnya lapangan kerja yang disediakan pemerintah.
“Kenapa angka kemiskinan tinggi? Karena lapangan kerja belum tersedia secara maksimal. Ini adalah tugas kita bersama untuk membuka ruang tersebut, tentu dengan tetap mengedepankan aspek lingkungan,” tegas Anwar.
Gubernur menyadari bahwa wacana legalisasi pertambangan emas rakyat ini akan memicu pro dan kontra. Namun, ia berargumen bahwa maraknya illegal mining (tambang ilegal) saat ini justru merugikan masyarakat dan lingkungan karena minimnya pengawasan.
Dengan melegalkan tambang tersebut, Pemerintah Provinsi bersama Forkopimda akan menerapkan regulasi ketat. Targetnya adalah mengubah dominasi kepemilikan tambang dari segelintir kelompok menjadi milik kolektif masyarakat desa melalui wadah koperasi.
“Kita ingin desa-desa melalui koperasi desa semakin hidup karena adanya tambang rakyat. Jika dilegalkan, pengawasan akan lebih ketat; rakyat mendapat manfaat, dan lingkungan tetap terjaga,” tambahnya.
Selain sektor pertambangan yang membentang dari wilayah Sausu hingga Moutong, Anwar juga memuji kekayaan alam Parimo lainnya, termasuk sektor pertanian (padi) dan perkebunan (durian).
Ia optimistis, dengan koordinasi yang kuat antara Gubernur, Bupati, dan seluruh stakeholder, Parigi Moutong mampu bertransformasi menjadi daerah yang jauh lebih sejahtera.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Anwar Hafid, tata kelola pertambangan di Sulawesi Tengah akan mengalami perombakan besar demi keberpihakan pada ekonomi kerakyatan.
Laporan: Deni
