PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Isu dugaan aliran dana pinjaman rujukan pasien dari pihak tambang ilegal ke Puskesmas Moutong yang menyeret nama anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Selpina, terus memicu polemik. Kali ini, kritik keras datang dari Pendiri Rumah Hukum Tadulako, Hartono Taharudin.
Hartono mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Parimo terhadap praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah tersebut. Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan Selpina sebelumnya justru menimbulkan pertanyaan baru bagi publik.
Dalam penjelasannya, Selpina mengakui bahwa sejumlah anggota keluarga, termasuk suaminya, pernah terlibat dalam aktivitas pertambangan. Hal inilah yang dinilai Hartono sebagai sebuah ironi dalam kapasitas Selpina sebagai wakil rakyat.
“Anehnya, Selpina selaku anggota DPRD mengetahui kalau keluarganya terlibat dalam tambang ilegal, tapi tidak pernah dia suarakan. Ini menandakan fungsi pengawasan DPRD patut dipertanyakan,” tegas Hartono kepada awak media. Jumat, (17/4/2026).
Ia menekankan bahwa sebagai anggota legislatif, Selpina memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan aktivitas ilegal tidak menjamur di daerahnya, apalagi jika praktik tersebut berada di lingkaran terdekat.
“Hartono menilai sikap diam terhadap aktivitas tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pembiaran. Kalau mengetahui tetapi tidak bersikap, itu bisa dimaknai sebagai pembiaran. Ini yang berbahaya,” kata Hartono.
Lebih lanjut, Rumah Hukum Tadulako meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari tambang ilegal ke sektor layanan publik. Ia berharap APH tidak tinggal diam terkait isu pembiayaan operasional kesehatan yang bersumber dari aktivitas tidak sah.
Tak hanya APH, Hartono juga mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Parimo untuk segera turun tangan demi menjaga marwah lembaga.
“Hartono menambahkan, Badan Kehormatan (BK) harus menelusuri persoalan ini secara serius. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap DPRD menurun. Kami akan melaporkan hal ini ke BK agar polemik ini segera berakhir,” tambahnya.
Selain BK, Hartono juga meminta partai politik yang menaungi Selpina untuk melakukan evaluasi internal. Ia menegaskan partai memiliki kewajiban melakukan pembinaan terhadap kader agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap dugaan keterlibatan dalam aktivitas ilegal.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Parimo, Plt Kapus Moutong, Nurlian, mengungkap adanya pinjaman dana operasional rujukan dari pihak tambang.
Menanggapi hal itu, Selpina membantah keterlibatan dirinya dan menantang agar sosok bos tambang yang dimaksud dibuka secara transparan ke publik.
Namun, pengakuan Selpina mengenai latar belakang keluarganya di dunia tambang kini justru menjadi celah kritik baru terkait konsistensi pengawasan DPRD terhadap aktivitas PETI di Parigi Moutong.
Laporan : Deni
