PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Kapolres Parigi Moutong (Parimo), AKBP Hendrawan A.N, menegaskan komitmennya dalam memberantas berbagai aktivitas ilegal, mulai dari peredaran narkotika hingga pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Komitmen tersebut, kata Hendrawan, bukan sekadar wacana. Aparat kepolisian telah melakukan penindakan terhadap pengedar narkoba serta penertiban tambang ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah.
“Penegakan hukum ini bukan sekadar formalitas. Kami tidak bisa bergerak sendiri,” tegas Hendrawan saat memberikan keterangan di Parigi, Selasa (5/5/2026).
Ia juga menyoroti praktik “kucing-kucingan” dalam penanganan PETI. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal kerap berhenti saat aparat turun ke lapangan, namun kembali beroperasi setelah pengawasan berkurang.
“Jangan sampai ketika tim turun mereka berhenti, tapi begitu petugas ditarik mereka kembali beraktivitas. Ini yang membuat seolah tidak ada efek jera,” ujarnya.
Selain itu, Hendrawan menyinggung minimnya laporan resmi dari pemerintah desa terkait aktivitas ilegal di wilayah masing-masing. Padahal, aparat desa dinilai memiliki informasi paling dekat dengan kondisi di lapangan.
“Selama ini polisi selalu disorot, tapi hampir tidak ada laporan resmi dari desa. Kalau ingin efektif, pencegahan harus dimulai dari tingkat bawah,” tegasnya.
Ia mendorong penguatan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa hingga tokoh masyarakat. Termasuk keterlibatan tokoh adat dan agama dalam memberikan edukasi terkait dampak hukum dan lingkungan dari aktivitas PETI.
Lebih jauh, Hendrawan menekankan pentingnya solusi pasca-penindakan, khususnya penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada tambang ilegal.
“Harus ada solusi setelah penindakan. Pemerintah daerah perlu hadir memberikan pilihan ekonomi lain,” ungkapnya.
Terkait dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal, ia menegaskan hal tersebut merupakan tindakan individu dan tidak mendapat legitimasi institusi.
“Tidak ada yang melegitimasi tindakan ilegal, apalagi merestui. Kalau semua pihak bersinergi dan tidak ada pembiaran, saya yakin pelanggaran seperti PETI bisa ditekan,” pungkasnya.
Laporan : Deni
