PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.
Fokus utama saat ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta validasi data kerusakan bangunan.
Direktur Penanggulangan Darurat Wilayah 1 BNPB, Gusri, menjelaskan bahwa proses pendataan tingkat kerusakan rumah baik kategori berat maupun ringanmenggunakan metode bottom up yang mengandalkan laporan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota.
“Pendataan tetap dari bawah. Desa, kecamatan, kabupaten, baru ke provinsi. Untuk rumah, nanti silakan konfirmasi ke pihak BPBD setempat,” ujar Gusri. Minggu, (21/6/2026).
Selain memberikan perhatian besar pada Kabupaten Sigi yang mengalami dampak paling masif, BNPB bersama pemerintah daerah juga bergerak melakukan peninjauan ke Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Langkah ini diambil menindaklanjuti rapat koordinasi bersama Gubernur Sulawesi Tengah dan laporan dari pihak BPBD Parimo mengenai adanya dampak kerusakan di wilayah tersebut.
Peninjauan lapangan ini secara khusus menyasar beberapa titik krusial di Parimo, di antaranya Desa Boyantongo dan Desa Pambalowo. Langkah ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi riil di lapangan serta memastikan penanganan darurat berjalan merata.
Gusri menegaskan bahwa meski status darurat juga ditetapkan untuk wilayah Sigi, Parimo, Poso, dan Kota Palu, seluruh penanganan akan diperlakukan setara dengan basis data verifikasi dan validasi (verivali) yang valid.
Terkait adanya laporan mengenai rumah warga yang mengalami kerusakan berat di wilayah Parimo, Gusri menekankan bahwa prinsip utama dalam penanggulangan bencana adalah keselamatan dan pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terlebih dahulu.
“Dalam bencana ini, pertama kali yang dilihat adalah manusianya dulu, masyarakatnya dulu, kebutuhan dasarnya. Jika rumah tersebut adalah rumah utama dan satu-satunya yang hancur, maka harus segera dicarikan solusi. Misalnya dengan mendirikan tenda keluarga di depan rumahnya, sambil menunggu langkah selanjutnya,” jelasnya.
Bagi wilayah yang memiliki jumlah kerusakan rumah berat cukup banyak seperti di Kabupaten Sigi, BNPB telah menyiapkan konsep Hunian Sementara (Huntara). Huntara ini dirancang sebagai hunian semi permanen yang layak dan dapat berfungsi selama 1 hingga 2 tahun, sembari menunggu proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
“Di Sigi ada sekitar seratusan rumah rusak berat, jadi konsepnya setelah dari tenda darurat, masyarakat akan dipindahkan ke Huntara. Tidak mungkin mereka tinggal di tenda terlalu lama, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia,” tambah Gusri.
Dalam keterangannya, Gusri mengingatkan masyarakat bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sifatnya adalah stimulan untuk pemulihan, bukan ganti rugi atau asuransi.
“Ini yang perlu dipahami masyarakat. Bantuan dari pemerintah itu stimulan. Minimal untuk penghidupan dan kebutuhan dasarnya terlayani dulu. Setelah itu, baru pemulihan ekonomi agar masyarakat bisa bangkit kembali melalui program pemberdayaan,” pungkasnya.
Laporan : Deni
