PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Usai pihak SPBU Tolai buka suara isu merebak dugaan mafia solar subsidi, adanya praktik yang dilakukan oleh sebagian kelompok tani yang tidak mengambil langsung jatah solar subsidi mereka. Kewenangan pengambilan justru diserahkan kepada pihak lain, yakni perantara atau calo.
Modus ini terbilang sederhana, namun berdampak besar. Dokumen rekomendasi dan barcode yang seharusnya digunakan langsung oleh kelompok tani, dialihkan kepada oknum pengepul untuk mengambil solar di SPBU.
Kondisi tersebut membuka celah terjadinya penyalahgunaan. Solar subsidi yang semestinya digunakan untuk kebutuhan pertanian diduga dialihkan dan diperjualbelikan kembali di luar SPBU dengan harga jauh di atas ketentuan.
“Persoalannya ada pada oknum pihak ketiga ini, bukan pada SPBU. Petani menyerahkan barcode ke orang lain, lalu orang tersebut yang menjual dengan harga mahal,” ungkap pihak SPBU, Rabu (29/7).
Fakta di lapangan mulai mengerucut pada satu titik krusial. Dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi tidak terjadi dalam sistem resmi SPBU, melainkan justru melibatkan oknum pihak ketiga di luar mekanisme distribusi.
Lebih jauh, hasil penelusuran media ini menunjukkan adanya indikasi praktik yang akan berdampak merugikan kelompok tani itu sendiri. Sejumlah petani yang seharusnya menerima jatah solar justru tidak mendapatkan haknya, karena distribusi telah dikuasai oleh oknum perantara.
Dalam penelusuran, salah satu oknum pihak ketiga mengakui praktik tersebut. Ia menyebut sering dimintai oleh para petani untuk mengambilkan solar subsidi. Dengan harga Rp 380.000 per galonnya.
“Biasanya kami dititip dua galon, nanti kami ambilkan. Tergantung kebutuhan juga. Misalanya di wilayah Balinggi dan Malakosa, kalau sudah masuk musim garap atau panen, kami ambilkan sesuai permintaan. Di Torue juga begitu,” ujarnya.
Menurutnya kebutahan itu untuk mesin jonder, traktor dan gilingan, serta mesin dores ( Combain Harvester).
Saat ditanya alasan petani tidak mengambil sendiri, ia menyebut keterbatasan waktu menjadi faktor utama. Kadang mereka tidak sempat antre, karena lebih fokus turun ke sawah ketimbang datang di SPBU, tambahnya.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa persoalan distribusi solar subsidi bukan semata pada sistem di SPBU, melainkan pada rantai distribusi setelah pengambilan yang rawan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
Deni
