PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Dugaan kuat perbuatan asusila yang melibatkan seorang oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Parigi Moutong kembali mencoreng citra pemerintahan di tingkat desa. Kasus ini menjadi sorotan publik sekaligus menambah catatan serius terkait lemahnya moral dan integritas sebagian pejabat publik.
Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke pihak kepolisian, dugaan tindakan tercela tersebut memicu kecaman luas. Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam pengawasan dan kontrol terhadap perilaku aparatur pemerintahan, yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.
Berdasarkan penelusuran ModeratNews.id, indikasi perbuatan asusila itu terjadi di lingkungan kerja pemerintahan desa, melibatkan seorang staf perempuan yang diduga menjadi korban. Perbuatan tersebut sejatinya tidak seharusnya terjadi, terlebih pelaku merupakan sosok pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial.
Proses mediasi antara pihak terduga pelaku dan keluarga korban hingga kini masih mengalami jalan buntu. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan belum menemukan titik terang, bahkan memperlihatkan adanya ketidaksepahaman yang semakin melebar.
Di sisi lain, tekanan dari masyarakat terus menguat. Sejumlah warga secara terbuka meminta agar oknum Kades tersebut segera mengundurkan diri dari jabatannya, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas dugaan perbuatan yang dinilai mencoreng kehormatan institusi pemerintahan desa.
Korban sendiri disebut telah mengakui peristiwa yang dialaminya, meskipun masih menyisakan trauma mendalam. Kondisi ini menambah urgensi penanganan serius terhadap kasus tersebut, tidak hanya melalui jalur mediasi, tetapi juga melalui proses hukum yang transparan dan berkeadilan.
Media ini berupaya meminta klarifiksi oknum kades, namun upaya tersebut tidak memuahkan hasil, oknum kades memilih bungkam dan menutup ruang komunikasi, ini menambah spekulasi atas fakta yang terjadi, hingga berita ini ditayangkan.
Kasus ini dinilai tidak boleh berhenti pada penyelesaian non-formal semata. Penegakan hukum dianggap penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban. Selain itu, langkah tegas juga diperlukan guna memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa.
Publik kini menanti sikap tegas dari pihak berwenang, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, agar kasus ini dapat ditangani secara profesional, objektif, dan tidak pandang bulu.
Laporan : Deni
