PARIGI MOUTONG, ModeratNews.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mempertegas sikap, tidak ada kompromi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Upaya penertiban di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diklaim berjalan tanpa tebang pilih.
Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menegaskan bahwa pelaksanaan tes urine bukan sekadar formalitas, melainkan langkah serius untuk membersihkan birokrasi dari praktik penyalahgunaan narkotika.
Sejumlah ASN yang sempat absen saat tes urine tidak dibiarkan lolos. Pemkab bertindak tegas dengan menjemput langsung mereka untuk menjalani pemeriksaan.
“Semua sudah dijemput dan diperiksa. Tidak ada yang kebal. Tidak ada alasan untuk menghindar,” tegas H. Abdul Sahid.
Langkah ini menjadi pesan keras bahwa upaya main aman atau menghindari pemeriksaan tidak akan ditoleransi.
Meski tegas, Pemkab masih membuka ruang pembinaan bagi ASN yang terindikasi sebagai pengguna. Namun, kebijakan ini bukan bentuk perlindungan, melainkan kesempatan terakhir untuk berubah.
“Kami beri pembinaan dan kesempatan hingga tiga kali. Tapi ini bukan untuk disalahgunakan. Kalau tidak ada perubahan, sanksi tegas pasti dijatuhkan,” ujarnya.
Pemkab memastikan, jika pembinaan diabaikan, langkah hukum dan disiplin kepegawaian akan diberlakukan tanpa ragu. Pemkab juga menegaskan garis batas penanganan kalau pengguna di bina dan diarahkan ke rehabilitasi. Kalau terbukti pengedar diserahkan sepenuhnya ke kepolisian. Dan bagi bandar itu menjadi target utama penegakan hukum.
Wabup juga menambahkan, koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Poso terus dilakukan untuk memastikan skema rehabilitasi berjalan.
Sorotan lain muncul pada hasil tes urine yang hingga kini belum diterima Pemkab, meski pemeriksaan telah dilaksanakan bersama BNN Poso beberapa waktu lalu.
Keterlambatan ini memunculkan pertanyaan serius di publik, ada apa dengan hasil pemeriksaan tersebut? Transparansi dan kecepatan penanganan menjadi taruhan, di tengah komitmen pemberantasan narkoba yang digaungkan.
Jika tidak segera dijelaskan, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keseriusan penanganan narkoba di internal birokrasi.
Di akhir keterangannya, H. Abdul Sahid kembali mengingatkan seluruh ASN untuk tidak bermain-main dengan narkoba.
“Ini soal masa depan. Jangan hancurkan diri, keluarga, dan kepercayaan publik. Tidak ada tempat bagi narkoba di birokrasi,” pungkasnya.
Deni
