PARIGI MOUTONG – Pernyataan Bupati Parigi Moutong dalam sebuah video yang menyebut “tidak enak kalau saya yang tindak” terus menuai sorotan publik. Ucapan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberanian moral seorang pemimpin dalam menegakkan aturan.
Sekretaris LSM Sangulara Sulawesi Tengah, Riswan Batjo Ismail, S.Ag., SE, menilai pernyataan itu memperlihatkan bahwa bupati sebenarnya telah mengetahui siapa pelaku yang dimaksud.
“Dari ucapannya jelas, bupati tahu siapa pelakunya, apalagi beliau menyebut bidang tata ruang. Tapi beliau mengatakan tidak enak untuk menindak. Pertanyaannya, apa yang membuat Pak Bupati tidak enak kepada pelaku itu?” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Riswan juga menyinggung polemik 53 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Parigi Moutong yang menjadi sorotan sejak awal. Menurutnya, proses usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebut tidak pernah melibatkan DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
“Ketika usulan WPR tidak melibatkan DPRD, bahkan surat tembusan pun tidak ada, lalu muncul polemik hingga DPRD meminta pencabutan usulan, hal ini jelas menyisakan tanda tanya besar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Riswan menegaskan bahwa pernyataan bupati yang menyebut ada pihak merubah dokumen merupakan hal serius dan tidak bisa dibiarkan tanpa kejelasan hukum.
“Kalimat yang keluar dari seorang pemimpin pasti memiliki bobot dan dipercaya rakyat. Jadi kalau bupati sudah tahu siapa pelakunya, mengapa justru menyerahkan penyelesaian ke pansus? Kalau beliau tidak enak menindak pelaku, apakah kemudian jadi enak kalau pansus yang menindak?” tegasnya.
Riswan menambahkan, rasa “tidak enak” tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap pelanggaran.
“Kalau pemimpin takut menegakkan kebenaran hanya karena rasa tidak enak, maka yang menang adalah para pelaku pelanggaran, dan yang kalah adalah rakyat,” pungkas Riswan Batjo Ismail, Sekretaris LSM Sangulara Sulawesi Tengah.
