PARIGI MOUTONG, modertanews.id – Melalui pembacaan Surat Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.1/655/BKPSDM tentang Mutasi, Pemberhentian, dan Penugasan Kepala Sekolah Tahun 2025, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, resmi melantik 132 kepala sekolah, diantaranya 110 mutasi 22 promosi untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Langkah ini menandai babak baru tata kelola pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong dengan menghapuskan status Pelaksana Tugas (PLT) yang selama ini mengisi kekosongan jabatan.
Langkah strategis ini diambil sebagai komitmen pemerintah daerah untuk memberikan legitimasi dan kewenangan penuh bagi pimpinan satuan pendidikan dalam mengelola sekolah secara mandiri dan efektif.
Dalam sambutannya, Bupati H. Erwin Burase menegaskan bahwa kondisi 125 sekolah yang selama ini dipimpin oleh PLT tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, status PLT membatasi ruang gerak kepala sekolah dalam pengambilan keputusan strategis.
“Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan, mulai dari aspek operasional harian, fungsi manajerial, hingga pengambilan keputusan strategis di tingkat satuan pendidikan,” ujar H. Erwin Burase saat prosesi pelantikan.
Bupati juga menekankan bahwa jabatan yang diberikan bersifat dinamis. Pemerintah daerah akan memberlakukan sistem Manajemen Talenta, di mana kinerja para kepala sekolah akan dievaluasi secara ketat setiap tiga bulan.
Bagi kepala sekolah yang menunjukkan prestasi gemilang, tidak menutup kemungkinan akan dirotasi ke sekolah lain yang membutuhkan pembenahan. Sebaliknya, bagi mereka yang kinerjanya di bawah standar (predikat kurang dari “Baik”), maka tugas tambahan sebagai kepala sekolah akan dicabut atau diberhentikan.
Menanggapi tantangan geografis di Parigi Moutong, H. Erwin Burase berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah pelosok. Pemerintah daerah berencana membangun rumah dinas yang layak di sekitar lokasi kerja guna mengatasi kendala transportasi bagi tenaga pendidik pada tahun anggaran mendatang.
“Kami memahami sulitnya akses transportasi di daerah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan rumah dinas bagi tenaga pendidik menjadi prioritas kami agar mereka bisa fokus mengabdi tanpa terkendala masalah hunian,” jelas Bupati dalam sesi wawancara.
Selain evaluasi internal dari atasan, Bupati juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menilai kinerja kepala sekolah. Laporan dari orang tua siswa dan warga sekitar akan menjadi pertimbangan penting dalam menilai apakah seorang kepala sekolah mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap siswa.
Laporan : Deni
