PARIGI MOUTONG, Moderatnews.id – Pengakuan mengejutkan disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, belum lama ini. Senin (7/4/2026).
Dalam forum resmi tersebut, Nurlian mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa meminjam dana talangan dari pengusaha tambang demi operasional pelayanan kesehatan tetap berjalan, khususnya untuk rujukan pasien.
Ia menjelaskan, tingginya biaya operasional ambulans menjadi kendala utama. Jarak yang jauh dari Kecamatan Moutong menuju ibu kota kabupaten di Parigi membuat kebuFtuhan bahan bakar minyak (BBM) membengkak.
“Untuk satu kali rujukan dari Moutong ke Parigi, biaya operasionalnya mencapai Rp1,8 juta. Kami hanya meminta biaya bahan bakarnya saja sekitar Rp800 ribu,” ujar Nurlian.
Dalam situasi mendesak, pihak puskesmas memilih mencari pinjaman pribadi agar pasien tetap mendapatkan penanganan.
“Jujur pak, kami sudah sering pinjam ke warga, terutama yang punya tambang. Terima kasih Ibu Pina yang selama ini sudah membantu kami,” ungkapnya.
Meski pinjaman tersebut telah dilunasi, Nurlian menegaskan langkah itu diambil semata-mata untuk menjawab kebutuhan darurat pelayanan kesehatan.
Namun, pernyataan tersebut memantik perhatian serius dalam rapat.
Pasalnya, Nurlian juga sempat menyebut nama salah satu anggota DPRD Parigi Moutong, Selpina, yang akrab disapa Pina.
“Terus terang pak, kami di Puskesmas Moutong sudah ba pinjam kasian, ada Ibu Pina di sini. Terima kasih ibu Pina sudah pernah membantu kami dan sudah kami bayarkan,” ucapnya.
Penyebutan nama tersebut memunculkan spekulasi terkait dugaan keterlibatan atau relasi antara oknum legislator dengan sumber pendanaan yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal wilayah tersebut.
Informasi yang berkembang bahkan menyebutkan, pengusaha tambang yang memberikan pinjaman berinisial NW diduga merupakan orang dekat dari anggota DPRD tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Selpina yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (15/4/2026) belum memberikan tanggapan, meskipun pesan yang dikirim telah diterima.
Isu ini kini menjadi sorotan karena menyangkut integritas pejabat publik serta potensi keterkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Moutong.
Laporan : Deni
