PALU, Moderatnews.id – Polemik pelaporan terhadap kritik warga di ruang digital kembali menuai sorotan. Ketua Dewan Pembina PAKU ITE, Yahdi Basma, menegaskan bahwa pejabat publik tidak seharusnya alergi terhadap kritik.
Pernyataan ini disampaikan menyusul pemberitaan terkait dugaan pelaporan kepada aparat kepolisian atas kritik yang disampaikan melalui percakapan WhatsApp kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
Menurut Yahdi, langkah “lapor melapor” oleh pejabat publik terhadap kritik warga terlebih dalam ruang komunikasi informal berpotensi mencederai prinsip kebebasan berekspresi. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial, bukan kejahatan, tegasnya dalam siaran pers, Selasa (17/3/2026).
Ia menekankan bahwa pejabat publik, termasuk anggota legislatif, merupakan representasi rakyat. Karena itu, kritik, bahkan yang bernada keras, harus dipandang sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat.
Yahdi mengingatkan, penggunaan instrumen hukum pidana untuk merespons kritik justru berisiko luas. Mulai dari membungkam partisipasi publik, menimbulkan rasa takut dalam berpendapat, hingga menggerus kepercayaan terhadap institusi negara. Demokrasi yang sehat ditandai dengan ruang kritik yang terbuka, bukan kriminalisasi warga,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai situasi ini menjadi ujian kedewasaan demokrasi. Pejabat publik, kata dia, seharusnya menjawab kritik dengan klarifikasi, dialog, dan perbaikan kebijakan, bukan dengan laporan polisi.
Apalagi, dalam dinamika pemerintahan daerah, DPRD selama ini menjadi ruang penyaluran aspirasi masyarakat yang seharusnya dijaga keterbukaannya.
Dalam pernyataannya, Yahdi juga menyampaikan seruan kepada berbagai pihak.
Ia meminta pejabat publik tidak reaktif menggunakan jalur hukum terhadap kritik, aparat penegak hukum lebih selektif menangani perkara kebebasan berekspresi, serta masyarakat tetap menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
“Demokrasi tidak dibangun dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian untuk saling mengoreksi. Kritik adalah vitamin demokrasi, bukan ancaman kekuasaan,” pungkasnya.
Laporan : Deni
