PARIGI MOUTONG, moderatnews.id — Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, membacakan jawaban pemerintah daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Parigi Moutong terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin malam (15/12) di ruang sidang DPRD Parigi Moutong.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem digital dan penertiban objek pajak, serta mengarahkan belanja daerah pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa dokumen jawaban yang semula terdiri dari 86 halaman telah diringkas menjadi 67 halaman guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembahasan bersama DPRD.
Sejumlah fraksi, di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, dan Fraksi Keadilan Rakyat, menyoroti masih tingginya ketergantungan APBD Parigi Moutong terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Fraksi-fraksi tersebut mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.
Menanggapi hal itu, pemerintah menyambut baik masukan Fraksi PDI Perjuangan terkait perlunya strategi peningkatan PAD yang lebih progresif, sistematis, dan berkeadilan. Pemerintah menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh membebani masyarakat kecil, melainkan difokuskan pada penertiban serta digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah.
Dalam rangka mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengembangkan dan mengintegrasikan pengelolaan pajak daerah melalui aplikasi SmartGov dan SitIKo. Sementara itu, pengelolaan retribusi daerah dilakukan melalui aplikasi SmartGov Retribusi.
Digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Pemerintah juga mengakui masih adanya kendala dalam penertiban usaha, seperti banyaknya rumah makan, penginapan, tempat hiburan, dan gedung walet yang belum memiliki izin usaha.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi PAD, sehingga digitalisasi dan pendataan ulang menjadi langkah strategis yang terus didorong.
Terkait pengembangan sumber PAD baru, Fraksi Golkar dan Fraksi Keadilan Rakyat menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Pemerintah menyatakan sependapat bahwa peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan.
Pemerintah daerah juga menindaklanjuti saran Fraksi NasDem untuk segera melakukan pendataan ulang dan pemetaan objek pajak secara menyeluruh, meliputi reklame, pertambangan, mineral bukan logam, parkir, rumah makan, serta usaha jasa lainnya.
Dalam kebijakan belanja daerah, pemerintah menyepakati pandangan fraksi-fraksi yang menekankan agar APBD difokuskan pada program-program prioritas.
Menurut pemerintah, belanja daerah akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, dan sarana transportasi di wilayah terpencil.
Menanggapi saran Fraksi Keadilan Rakyat, pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat ekonomi desa melalui optimalisasi belanja daerah dan dana transfer.
Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus menekan laju urbanisasi.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pembahasan anggaran yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Menjawab hal tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menyusun anggaran secara tepat waktu dan transparan, serta meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif dan hadir dalam setiap tahapan pembahasan bersama DPRD.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengapresiasi berbagai masukan dan pandangan fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pengelolaan anggaran Tahun 2026 guna mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Laporan : Deni
