PARIGI MOUTONG, moderatnews.id – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, kian menggila. Dugaan kuat menyebut tambang ilegal itu sudah merangsek mendekati bahkan berpotensi masuk kawasan berfungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini perusakan kawasan hutan negara.
Kepala UPT KPH Dolago Tanggunung, Muhammad Kuzaini, mengakui lokasi tambang paling dekat berada di kawasan dengan fungsi HPT.
“Seandainya sudah masuk dalam kawasan, yang paling dekat di situ yakni Tombi kawasan dengan fungsi HPT,” tegas Kuzaini via telepon, Jumat (20/2/2026).
Namun publik dibuat bertanya. jika indikasinya sudah jelas, mengapa belum ada tindakan tegas?
Kuzaini menyebut temuan Satgas akan diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya perambahan kawasan hutan.
Ironisnya, rencana operasi lanjutan justru tertunda dengan alasan klasik: anggaran operasional belum tersedia. Sementara alat berat diduga terus bekerja.
“Kalau terbukti sudah masuk kawasan, kami laporkan ke Gakum,” katanya.
Pernyataan itu menegaskan KPH tak memiliki kewenangan penindakan langsung. Setiap temuan dugaan perambahan akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum kehutanan.
Di sisi lain, Sekretaris Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Parigi Moutong, Muhammad Idrus, mengungkap indikasi kuat aktivitas tambang telah masuk kawasan hutan.
“Alat berat sudah naik sekitar 12 unit. Memang belum terlihat penarikan bucket ke atas, tapi indikasinya kuat ada aktivitas. Dari laporan masyarakat, kemungkinan benar masuk kawasan hutan,” ujarnya.
Fakta 12 alat berat sudah berada di lokasi menjadi alarm keras. Lubang-lubang galian dan tumpukan material diduga mulai mengubah bentang alam kawasan sungai dan perbukitan Tombi.
Jika pembiaran terus terjadi, bukan hanya HPT yang terancam, tetapi juga ekosistem sungai, keselamatan warga, dan wibawa penegakan hukum. Pertanyaannya kini sederhana: negara kalah cepat atau kalah berani?
Laporan : Deni
